Presiden Prabowo Subianto menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih berlangsung. Ia menyampaikan hal itu saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ada persoalan mendasar dalam arah sistem ekonomi nasional. Prabowo menilai, bila tidak segera dibenahi, Indonesia berisiko sulit mencapai kemakmuran yang merata.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kemakmuran bukan sekadar target pembangunan, melainkan syarat untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ia menyebut negara yang tidak makmur akan hidup dalam ketakutan terhadap berbagai tekanan, termasuk gejolak nilai tukar dolar AS dan ketahanan energi. Karena itu, ia meminta evaluasi serius terhadap sistem ekonomi yang berjalan saat ini. Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan bangsa tidak dapat bertumpu pada pertumbuhan angka semata.
Kritik Arah Ekonomi
Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus berani melihat fakta secara terbuka. Ia menilai sistem ekonomi yang berjalan selama ini belum membawa hasil yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kemakmuran yang bisa dirasakan luas. Ia pun memperingatkan bahwa kebijakan yang salah arah akan terus melahirkan ketimpangan.
Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa bangsa yang tidak makmur akan sulit berdiri tegak. Ia menyebut ketahanan nasional sangat bergantung pada kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Jika kemakmuran tidak tercapai, maka rasa takut akan terus membayangi, mulai dari kurs dolar hingga pasokan energi. Ia menilai kondisi semacam itu tidak layak dibiarkan berlanjut.
Prabowo juga menyoroti karakter bangsa yang menurutnya tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi defensif. Ia menggambarkan situasi ketika elite negara justru sibuk dihantui ketidakpastian, padahal Indonesia memiliki sumber daya yang besar. Menurutnya, karunia alam dan posisi strategis Indonesia seharusnya menjadi modal untuk memperkuat kesejahteraan. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi harus ditempatkan pada kepentingan nasional yang lebih luas.
Pertumbuhan Belum Merata
Prabowo mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia dalam tujuh tahun terakhir tumbuh sekitar 5 persen per tahun. Jika dihitung secara akumulatif, angka itu setara dengan pertumbuhan sekitar 35 persen selama periode tersebut. Namun, ia mempertanyakan mengapa di saat yang sama jumlah penduduk miskin justru naik. Ia juga menyoroti penyusutan kelas menengah yang dinilai sebagai sinyal peringatan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi seharusnya membuat masyarakat ikut merasakan kenaikan kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa logika sederhana pertumbuhan semestinya diikuti peningkatan daya beli dan kesempatan hidup yang lebih baik. Akan tetapi, data yang diterimanya menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan harapan. Kondisi itu, kata dia, menuntut perbaikan kebijakan yang lebih tajam dan terukur.
Prabowo menyampaikan bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan tidak cukup untuk menjawab tantangan pembangunan. Ia menilai capaian ekonomi harus dilihat dari dampaknya terhadap rakyat kecil dan kelompok menengah. Jika keduanya melemah, maka kekuatan ekonomi nasional ikut terancam. Karena itu, ia mendorong penataan ulang agar manfaat pertumbuhan lebih adil.
Data Ekonomi Mengejutkan
Prabowo mengaku terkejut ketika menerima berbagai data ekonomi beberapa minggu setelah menjabat presiden. Ia menyebut pengalamannya seperti dipukul di ulu hati saat melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Respons itu muncul karena data menunjukkan adanya persoalan yang tidak sejalan dengan narasi pertumbuhan. Menurutnya, fakta tersebut harus dijadikan dasar untuk mengambil langkah korektif.
Ia menilai kejutan itu bukan alasan untuk berhenti, melainkan sinyal bahwa pemerintah harus bekerja lebih serius. Data ekonomi, menurutnya, wajib dibaca dengan jujur agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari sasaran. Prabowo menekankan bahwa pemimpin tidak boleh terpaku pada laporan yang hanya menampilkan sisi positif. Pemerintah harus berani menghadapi kenyataan apa adanya.
Dalam pandangannya, keterbukaan terhadap data menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan fiskal dan ekonomi. Ia ingin arah pembangunan nasional bertumpu pada perbaikan yang konkret, bukan sekadar optimisme. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap mesin ekonomi dinilai mendesak dilakukan. Tujuannya agar pertumbuhan ke depan benar-benar menghasilkan kemakmuran yang lebih merata.
Jaga Kedaulatan Nasional
Prabowo menegaskan bahwa kemakmuran merupakan syarat utama agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan. Ia mengaitkan kesejahteraan rakyat dengan ketahanan negara dalam menghadapi tekanan eksternal. Menurutnya, bangsa yang makmur akan lebih kuat menghadapi gejolak global. Sebaliknya, bangsa yang rapuh akan mudah goyah oleh perubahan ekonomi dunia.
Ia menyebut Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang hidup dalam ketakutan. Ketakutan terhadap nilai tukar, ketersediaan bahan bakar, dan ketergantungan energi dinilai sebagai tanda lemahnya fondasi ekonomi. Prabowo menilai situasi itu harus dihindari dengan kebijakan yang lebih berdaulat. Ia juga menekankan bahwa negara perlu memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki.
Pidato tersebut sekaligus menjadi penegasan arah pemerintah dalam merespons tantangan ekonomi ke depan. Prabowo ingin pertumbuhan, pemerataan, dan kedaulatan berjalan beriringan sebagai satu kesatuan. Ia menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi bangsa yang kuat dan makmur. Namun, modal itu hanya akan bermanfaat jika dikelola dengan sistem ekonomi yang tepat.
