Presiden Prabowo Subianto menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia meski perekonomian masih tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam tujuh tahun terakhir. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ada yang keliru dalam arah sistem ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan saat dirinya membacakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kemakmuran bukan hanya target pembangunan, tetapi juga syarat menjaga kedaulatan negara. Ia memperingatkan, jika situasi ini terus berlanjut, Indonesia berisiko tidak pernah menjadi bangsa yang benar-benar makmur. Kekhawatiran itu ia kaitkan dengan ketergantungan pada kurs dolar AS dan ketahanan energi.
Ekonomi dan Kemiskinan
Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi yang konsisten semestinya diikuti oleh membaiknya kesejahteraan masyarakat. Namun, data yang diterimanya justru menunjukkan jumlah warga miskin meningkat dan kelas menengah menyusut. Kondisi ini, menurut dia, menjadi sinyal bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata.
Ia menilai pertumbuhan sebesar 5 persen per tahun selama tujuh tahun seharusnya menghasilkan akumulasi kemajuan yang besar. Dengan hitungan itu, ekonomi Indonesia semestinya bertambah kuat dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan ekspektasi tersebut.
Prabowo mengaku terkejut setelah mempelajari berbagai data ekonomi dalam beberapa pekan setelah dilantik sebagai presiden. Ia bahkan menyebut pengalaman itu seperti mendapat pukulan di ulu hati karena melihat keadaan yang tidak sesuai harapan. Dari situ, ia menilai diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Kedaulatan sebagai Tujuan
Dalam pandangannya, kemakmuran adalah fondasi utama bagi bangsa yang ingin berdiri tegak dan berdaulat. Tanpa kemakmuran, Indonesia akan mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal, baik dalam bentuk ekonomi maupun geopolitik. Karena itu, ia menilai pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan angka.
Prabowo juga mengingatkan bahwa bangsa yang tidak makmur cenderung hidup dalam ketakutan. Ketakutan itu bisa muncul dari fluktuasi nilai tukar, ancaman pasokan bahan bakar, hingga kerentanan energi nasional. Ia menilai situasi seperti itu tidak layak dialami negara yang dikaruniai sumber daya besar.
Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa stabilitas ekonomi harus berjalan beriringan dengan ketahanan nasional. Menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang mampu mengelola sumber daya untuk kepentingan rakyat. Jika tidak, pertumbuhan hanya akan menjadi angka tanpa dampak luas bagi masyarakat.
Evaluasi Arah Kebijakan
Prabowo menilai sistem ekonomi yang berjalan saat ini perlu ditinjau ulang agar hasil pertumbuhan lebih inklusif. Ia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang mampu menekan kemiskinan dan memperkuat kelas menengah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada level agregat.
Menurut dia, pemerintah harus memastikan distribusi manfaat pembangunan lebih adil. Penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Tanpa langkah itu, ketimpangan berpotensi tetap melebar.
Pernyataan Prabowo memberi sinyal bahwa agenda ekonomi ke depan akan menitikberatkan pada perbaikan struktural. Arah kebijakan yang tepat dinilai menjadi kunci agar pertumbuhan tidak bertolak belakang dengan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks itu, RAPBN 2027 diposisikan sebagai instrumen penting untuk koreksi arah.
Makna Bagi Publik
Di hadapan DPR, Prabowo mencoba menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibaca dari manfaat nyatanya bagi masyarakat. Ia menolak jika kemajuan hanya diukur dari persentase kenaikan produk domestik bruto. Bagi dia, indikator utama tetaplah berkurangnya kemiskinan dan menguatnya daya tahan bangsa.
Pesan tersebut juga menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh terlepas dari kebutuhan dasar rakyat. Ketersediaan energi, stabilitas harga, dan penguatan sektor riil disebut sebagai bagian dari keamanan nasional. Karena itu, arah pembangunan harus mampu menjawab persoalan tersebut secara bersamaan.
Dengan sorotan itu, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam menerjemahkan visi kemakmuran ke dalam kebijakan. Evaluasi terhadap sistem ekonomi dinilai akan menjadi isu penting dalam pembahasan RAPBN 2027. Jika berhasil, pertumbuhan ekonomi diharapkan benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat luas.
