Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi untuk RAPBN 2027 dalam sidang paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kehadirannya menjadi perhatian karena agenda tersebut biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan.
Dalam pidato pendahuluan penyusunan APBN 2027, Prabowo menegaskan bahwa ia ingin berbicara langsung di hadapan anggota dewan mengenai arah ekonomi nasional. Ia juga menyoroti situasi geopolitik dan geoekonomi dunia yang dinilai berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia.
Arah Kebijakan Fiskal
Prabowo mengatakan bahwa dirinya sengaja meminta waktu untuk berdiri di hadapan para anggota dewan. Ia ingin menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara dalam pembicaraan pendahuluan APBN 2027. Menurut dia, langkah itu penting agar pemerintah dan DPR memiliki pemahaman yang sama sejak awal.
Dalam forum tersebut, Prabowo memaparkan pokok kebijakan fiskal yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBN 2027. Penyampaian itu dilakukan dalam sidang paripurna DPR RI di Jakarta. Durasi pidato yang mencapai sekitar 1,5 jam menunjukkan besarnya materi yang dibahas.
Selain menjelaskan kerangka fiskal, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan ekonomi nasional. Ia menyebut arah kebijakan negara harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi global yang tidak menentu. Dengan begitu, APBN diharapkan tetap responsif terhadap dinamika yang berkembang.
Tekanan Global Menguat
Prabowo menilai situasi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini dipenuhi konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Ia menyebut perang yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah memiliki dampak yang menjalar ke berbagai negara. Indonesia, menurut dia, tidak luput dari pengaruh tersebut meski jarak geografisnya jauh.
Ia menegaskan bahwa gejolak global dapat memengaruhi kehidupan ekonomi nasional melalui berbagai jalur. Mulai dari perdagangan, harga energi, hingga stabilitas pasar keuangan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang adaptif dan antisipatif.
Dalam pandangannya, tantangan eksternal tersebut harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kondisi domestik tanpa membaca perkembangan internasional. Situasi itu menjadi alasan pentingnya penyusunan APBN yang lebih tangguh.
Fokus Pada Ekonomi Nasional
Pidato Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 harus mampu menopang ketahanan ekonomi dalam negeri. Ia menempatkan stabilitas nasional sebagai prioritas di tengah tekanan luar yang masih tinggi. Pemerintah, kata dia, perlu menjaga daya tahan ekonomi agar tetap tumbuh.
RAPBN 2027 diposisikan sebagai instrumen penting untuk merespons kebutuhan pembangunan dan perlindungan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, belanja negara diharapkan tetap efektif dan tepat sasaran. Kebijakan fiskal juga diarahkan agar mendukung aktivitas dunia usaha dan masyarakat.
Prabowo tidak merinci seluruh angka dalam pidato yang disampaikan di parlemen. Namun, arah besar yang ia tekankan menunjukkan fokus pada ketahanan ekonomi dan stabilitas fiskal. Hal itu menjadi sinyal awal bagi pembahasan anggaran tahun depan.
Aturan Baru Ekspor
Selain memaparkan KEM-PPKF untuk APBN 2027, Prabowo juga menyampaikan sejumlah kebijakan lain dalam pidatonya. Salah satunya adalah pengumuman aturan baru terkait ekspor wajib melalui BUMN. Kebijakan ini menjadi sorotan karena disampaikan langsung dalam forum resmi DPR.
Penyampaian aturan tersebut menambah bobot pidato yang berlangsung panjang itu. Agenda yang semula berfokus pada arah fiskal kemudian berkembang ke isu tata kelola ekspor. Pemerintah tampak ingin menegaskan penguatan peran BUMN dalam rantai kebijakan ekonomi.
Dengan rangkaian penjelasan itu, pidato Prabowo menjadi penanda awal arah kebijakan ekonomi pemerintah untuk 2027. DPR kini akan memasuki pembahasan lebih lanjut atas kerangka anggaran yang disampaikan. Proses tersebut akan menentukan desain fiskal yang dibawa menuju RAPBN 2027.
