Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperbaiki, bahkan diganti pimpinannya jika dinilai tidak mampu berbenah. Purbaya menyatakan siap menindaklanjuti perintah tersebut, namun ia menegaskan perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Isu pembenahan Bea Cukai kembali menjadi sorotan setelah Prabowo menyinggung pentingnya membersihkan birokrasi dari praktik korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang. Saat ini, posisi Dirjen Bea Cukai diketahui dijabat oleh Djaka Budhi Utama. Ketika ditanya soal kinerja bawahannya, Purbaya hanya tertawa tanpa memberikan penilaian langsung.
Respons Purbaya
Purbaya mengatakan dirinya tidak bisa mengabaikan arahan presiden, selama hal itu memang menjadi perintah resmi. Ia menegaskan akan menjalankan instruksi tersebut sesuai kewenangan yang dimilikinya. Namun, ia masih ingin memeriksa situasi di lapangan sebelum mengambil keputusan.
Ia juga menyebut perlu waktu untuk menilai apakah perubahan pimpinan memang menjadi langkah yang paling tepat. Menurut dia, evaluasi menjadi penting agar keputusan yang diambil tidak tergesa-gesa. Meski demikian, Purbaya memastikan dirinya terbuka terhadap instruksi yang diberikan.
Dalam keterangannya, Purbaya menyampaikan sikap kehati-hatian agar langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru. Ia menilai setiap keputusan strategis perlu didasarkan pada fakta dan penilaian yang memadai. Dengan begitu, perbaikan institusi dapat berjalan lebih efektif.
Pesan Tegas Prabowo
Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa kinerja Bea Cukai harus segera diperbaiki. Ia mengingatkan hal itu dalam rapat paripurna di DPR RI. Menurut dia, pembenahan tidak boleh ditunda karena menyangkut kualitas pelayanan negara.
Presiden bahkan meminta Menteri Keuangan mengganti pimpinan Bea Cukai jika dinilai tidak mampu melakukan perbaikan. Ia menilai setiap pejabat harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap kinerja institusinya. Jika ada yang tidak sanggup, maka pergantian dianggap sebagai opsi yang layak ditempuh.
Prabowo menekankan bahwa seluruh institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Ia meminta jajarannya tidak ragu menindak siapa pun yang melanggar aturan. Pesan itu disampaikan sebagai bagian dari dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Fokus Bersih Birokrasi
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyerukan agar birokrasi dibersihkan dari perilaku korup. Ia menilai praktik semacam itu menghambat jalannya pemerintahan dan ekonomi nasional. Karena itu, ia meminta semua pejabat bersikap tegas terhadap pelanggaran.
Presiden menyoroti perlunya menghapus penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Ia menilai tindakan itu penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Selain itu, pembenahan birokrasi juga dianggap mendukung iklim usaha yang lebih sehat.
Prabowo menegaskan bahwa aparat pemerintah harus berani bertindak ketika menemukan pelanggaran. Ia meminta tidak ada toleransi bagi perilaku yang merugikan negara dan masyarakat. Sikap tegas itu, menurut dia, menjadi fondasi pemerintahan yang bersih dan profesional.
Keluhan Dunia Usaha
Prabowo juga mengaku masih menerima laporan dari para pengusaha terkait pungutan liar. Keluhan itu disebut muncul dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan layanan pemerintah. Menurut dia, masalah tersebut harus segera dihentikan agar tidak terus membebani pelaku usaha.
Ia menilai pemerintah tidak boleh membiarkan praktik yang merusak kepercayaan publik. Karena itu, setiap institusi diminta memperbaiki sistem kerja dan pengawasannya. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam penutup pesannya, Prabowo menyatakan komitmen untuk membangun pemerintah yang kuat, profesional, dan bebas korupsi. Ia menekankan pentingnya menjaga seluruh institusi agar bekerja sesuai aturan. Dengan demikian, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih lancar.
