Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah mantan Gubernur Bank Indonesia ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 22 Mei 2026. Pertemuan itu membahas pengalaman mereka saat menghadapi krisis, sekaligus memberi masukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan para eks Gubernur BI, termasuk Burhanuddin Abdullah dan Soedradjad Djiwandono, berbagi catatan penting dari periode tugas mereka. Pemerintah kemudian diminta memantau kondisi finansial secara ketat, sambil mengkaji penguatan perbankan dan ketahanan makro ekonomi.
Pelajaran Krisis Perekonomian
Airlangga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, para mantan Gubernur BI menuturkan pengalaman saat menghadapi krisis, terutama pada periode 2007 hingga 2008. Mereka juga menyampaikan catatan tambahan dari masa tugas sebelumnya, yang dinilai relevan untuk dibaca kembali oleh pemerintah.
Menurut Airlangga, pengalaman itu menjadi pengingat bahwa setiap tekanan ekonomi membutuhkan respons yang cepat dan terukur. Ia menilai diskusi tersebut penting karena para mantan pejabat moneter memiliki sudut pandang langsung dari masa sulit yang pernah dihadapi Indonesia.
Para peserta pertemuan disebut berasal dari periode kepemimpinan antara 2004 hingga 2014. Rentang waktu itu dinilai penting karena mencakup masa transisi, tekanan harga, dan perubahan pasar keuangan global yang memengaruhi perekonomian domestik.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga mencatat masukan yang disampaikan. Menurut dia, pengalaman masa lalu dapat menjadi referensi untuk merumuskan langkah antisipatif ketika risiko serupa muncul kembali.
Fokus Stabilitas Keuangan
Dalam pembahasan itu, Airlangga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang dinilai lebih baik dibandingkan beberapa periode krisis sebelumnya. Ia menyebut pelemahan nilai tukar sejak awal tahun masih berada di kisaran 5 persen, sehingga tekanan yang terjadi tergolong lebih terkendali.
Ia membandingkan situasi sekarang dengan kondisi pada 2005, ketika inflasi melonjak tajam akibat krisis minyak dan penyesuaian harga. Pada masa itu, tekanan harga bahan bakar dan gejolak nilai tukar memicu inflasi yang jauh lebih tinggi.
Airlangga menyebut pada 2005 inflasi sempat naik signifikan hingga 17 persen, bahkan dalam penyesuaian tertentu dapat mencapai 27 persen. Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia saat ini masih lebih ringan dibandingkan periode tersebut.
Perbandingan itu, lanjut Airlangga, menjadi dasar penting untuk memperkuat kewaspadaan pemerintah. Ia menilai pengalaman krisis lama dapat membantu pejabat saat ini membaca risiko lebih dini dan menyiapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Catatan Bank Indonesia
Airlangga mengatakan Presiden Prabowo meminta dirinya bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk terus memantau situasi finansial nasional. Arahan itu menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.
Selain pengawasan kondisi keuangan, Presiden juga meminta kajian lebih lanjut mengenai penguatan permodalan perbankan. Pemerintah menilai sektor perbankan perlu memiliki bantalan yang cukup agar tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal maupun domestik.
Menurut Airlangga, regulasi yang mendukung prudential banking menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga kehati-hatian perbankan harus berjalan seiring dengan penguatan sistem keuangan secara keseluruhan.
Langkah ini dipandang penting karena stabilitas perbankan berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Jika ketahanan bank terjaga, transmisi kebijakan ekonomi juga diharapkan berjalan lebih efektif.
Penguatan Perbankan Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut mencatat sejumlah pengalaman yang dibagikan para mantan Gubernur BI saat menghadapi krisis. Ia menyatakan siap mempelajari masukan itu sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal dan stabilitas keuangan.
Purbaya mengatakan penjelasan yang disampaikan mencakup pengalaman saat krisis 2007 hingga 2008 dan periode sebelumnya. Menurut dia, setiap catatan dari para senior di bidang moneter memiliki nilai praktis karena lahir dari kondisi nyata di lapangan.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan telah dicatat dan akan dipelajari lebih lanjut. Purbaya menilai pembelajaran dari krisis masa lalu penting agar pemerintah tidak hanya bereaksi, tetapi juga lebih siap menghadapi gejolak di masa depan.
Pertemuan ini memperlihatkan upaya pemerintah menggabungkan pengalaman historis dengan kebijakan saat ini. Dengan pendekatan tersebut, stabilitas ekonomi diharapkan tetap terjaga, sementara perbankan nasional memiliki daya tahan yang lebih kuat.
