Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menetapkan harga sendiri untuk komoditas unggulan Indonesia, mulai dari kelapa sawit hingga mineral tambang seperti nikel dan emas. Arahan itu disampaikan dalam Pidato Penyampaian KEM-PPKF APBN 2027 pada Rabu, 20 Mei 2026, di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih dan majelis yang hadir.
Prabowo menilai kondisi Indonesia sebagai produsen terbesar sejumlah komoditas dunia, tetapi masih mengikuti harga dari negara lain, sangat tidak wajar. Ia menegaskan pemerintah ingin mengendalikan harga dari dalam negeri, agar nilai sumber daya alam Indonesia tidak lagi ditentukan pihak luar.
Harga komoditas sawit
Prabowo menyebut Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, namun harga komoditas itu masih mengacu pada mekanisme di luar negeri. Menurut dia, keadaan tersebut tidak seharusnya terus terjadi, karena Indonesia memiliki posisi tawar yang sangat kuat.
Ia mengatakan telah memberi instruksi kepada para menteri agar Indonesia mampu menentukan harga kelapa sawit sendiri. Kebijakan itu, kata dia, harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Prabowo juga menegaskan bahwa apabila pembeli dari luar negeri tidak menerima harga yang ditetapkan Indonesia, pemerintah tidak perlu khawatir. Dalam pandangannya, kelapa sawit tetap bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri jika pasar ekspor tidak menyerap.
Arah kebijakan pemerintah
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa harga komoditas unggulan tidak boleh terus mengikuti keputusan negara lain. Ia menyampaikan instruksi tersebut secara langsung kepada Kabinet Merah Putih agar segera merumuskan mekanisme penetapan harga nasional.
Langkah itu dipandang penting untuk memastikan Indonesia memiliki kendali lebih besar atas sumber daya yang dihasilkan sendiri. Pemerintah, menurut Prabowo, tidak boleh membiarkan komoditas strategis terus dijual dengan harga yang merugikan kepentingan nasional.
Ia menilai penguatan posisi tawar Indonesia perlu dilakukan sejak dari penetapan harga. Dengan cara itu, nilai tambah komoditas diharapkan lebih besar dirasakan oleh masyarakat dan negara.
Nikel emas dan tambang
Prabowo juga meminta kabinet merumuskan harga untuk komoditas tambang, termasuk nikel dan emas, agar tidak lagi ditentukan oleh pihak luar. Ia menegaskan seluruh komoditas Indonesia harus memiliki acuan harga yang lahir di dalam negeri.
Menurut dia, sumber daya alam tambang merupakan aset strategis yang perlu dikelola dengan pandangan jangka panjang. Jika harga ditentukan secara mandiri, Indonesia dinilai dapat menjaga nilai ekonominya dengan lebih baik.
Prabowo menambahkan bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk semua komoditas unggulan nasional. Ia ingin agar pemerintah memiliki kendali penuh atas hasil bumi yang menjadi penopang ekonomi Indonesia.
Kepentingan jangka panjang bangsa
Prabowo menolak anggapan bahwa komoditas yang tidak laku harus segera dilepas dengan harga rendah. Ia mengatakan lebih baik sumber daya itu tetap tersimpan di bawah tanah daripada dijual murah kepada pihak luar.
Dalam pandangannya, sikap itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Ia menyebut kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan pertimbangan manfaat jangka panjang bagi anak cucu bangsa.
Prabowo meminta dukungan dari majelis yang hadir untuk mendorong kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan komoditas Indonesia tidak lagi berada dalam posisi tawar yang lemah di pasar global.
