Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, masih menyimpan sejumlah kekurangan. Meski demikian, pemerintah menegaskan program prioritas itu tetap berjalan dan pengawasan di lapangan akan diperketat.
Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo menyebut lebih dari 3.000 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah ditutup. Ia juga mempersilakan pejabat, anggota DPR, dan kepala daerah untuk memeriksa langsung progres program tersebut.
Pengawasan Diperketat
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi pengelolaan MBG yang tidak sesuai aturan. Menurut dia, setiap pelanggaran harus segera dilaporkan agar bisa ditindak tanpa menunggu lama.
Kepala negara itu menyampaikan bahwa program sebesar MBG harus dijalankan secara benar dan bertanggung jawab. Ia menilai pengawasan lapangan menjadi kunci agar bantuan pangan bergizi benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Karena itu, pemerintah meminta pejabat terkait untuk turun langsung mengecek dapur-dapur pelaksana MBG. Langkah ini disebut penting untuk memastikan standar layanan tetap terjaga di seluruh daerah.
Ribuan Dapur Ditutup
Prabowo mengungkapkan lebih dari 3.000 dapur MBG telah ditutup sebagai bagian dari penertiban. Penutupan itu dilakukan setelah evaluasi menemukan adanya kekurangan dalam pelaksanaan layanan gizi.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh membiarkan program besar dijalankan secara tidak benar. Ia menegaskan setiap fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan harus segera dibenahi atau dihentikan.
Pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik agar pelaksanaan MBG semakin transparan. Dengan begitu, kualitas layanan di setiap SPPG dapat dipantau secara lebih ketat.
Jutaan Penerima Manfaat
Prabowo menyebut MBG saat ini telah dinikmati 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlah itu mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil.
Selain kelompok tersebut, pemerintah juga menyiapkan perluasan bantuan untuk 500 ribu lansia yang hidup sendiri. Kelompok lanjut usia itu disebut membutuhkan dukungan makanan bergizi secara berkelanjutan.
Prabowo menilai capaian tersebut menunjukkan skala program yang sangat besar dan menyentuh banyak lapisan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pihak ikut mengawasi agar manfaatnya tidak berkurang di tengah pelaksanaan.
Dasar Konstitusi Negara
Dalam pidatonya, Prabowo mengaitkan program MBG dengan amanat Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34. Ia menegaskan negara memiliki kewajiban untuk mengurus kelompok miskin dan kelompok rentan.
Menurut dia, kebijakan pangan bergizi bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara. Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga agar sesuai dengan tujuan konstitusional.
Prabowo menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengawal program MBG agar manfaatnya makin luas. Ia menyatakan setiap kekurangan harus dibenahi tanpa menghambat keberlanjutan program.
