PT Pertamina Hulu Energi bersama PT Pertamina EP Zona 7 dan PT Pertamina EP Zona 11 memperkuat langkah untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui harmonisasi tata ruang. Upaya ini dinilai penting karena pengembangan sektor hulu migas tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah pusat dan daerah. Isu tata ruang dan lahan menjadi fokus utama dalam mendorong kelancaran operasi di lapangan. Pertemuan tersebut juga menegaskan perlunya sinergi lintas sektor agar agenda energi dan pangan dapat berjalan beriringan.
Pertamina menggelar kegiatan Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Asta Cita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan di Surabaya pada 18-19 Mei 2026. Forum ini menghasilkan komitmen untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan operasional hulu migas, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi teknis. Seluruh proses diharapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi para pemangku kepentingan.
Harmonisasi Energi dan Tata Ruang
Direktur Utama PT Pertamina EP, Rachmat Hidajat, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan melahirkan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat. Ia menilai kesamaan persepsi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung kegiatan hulu migas. Menurut dia, dukungan terhadap sektor ini akan membantu pencapaian Asta Cita di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Senin, 25 Mei 2026.
Rachmat menegaskan bahwa Pertamina tidak bisa bekerja sendiri dalam mengembangkan sektor hulu migas. Dukungan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dibutuhkan, terutama dalam pengaturan tata ruang dan pemanfaatan lahan. Ia menilai koordinasi yang baik akan mempercepat penyelesaian hambatan operasional di berbagai wilayah. Dengan begitu, agenda peningkatan produksi energi dapat dijalankan lebih efektif.
Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian ESDM, Nanang Abdul Manaf, juga menekankan pentingnya upaya yang terintegrasi. Menurut dia, swasembada energi hanya dapat dicapai melalui langkah yang terkoordinasi, sistematis, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut pelaksanaan di lapangan harus berjalan baik agar target nasional dapat tercapai. Karena itu, harmonisasi lintas sektor menjadi bagian penting dari strategi energi nasional.
Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y. Nasroen, menyampaikan bahwa agenda ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan energi, pertanian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pembangunan sektor strategis harus tetap sejalan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Menurut dia, keberlanjutan menjadi faktor utama dalam setiap kebijakan pengembangan energi. Pendekatan tersebut diharapkan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.
Sinergi Pemerintah dan Industri
Hermansyah menyatakan kegiatan harmonisasi tata ruang ini diharapkan menjadi langkah positif untuk memperkuat kolaborasi. Ia menilai kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan industri energi sangat diperlukan. Kolaborasi tersebut penting agar pembangunan nasional dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan. Dalam pandangannya, kepentingan energi dan pangan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang saling mendukung.
Ia juga menekankan bahwa kepastian tata ruang akan membantu industri energi menjalankan program kerja secara lebih terarah. Di sisi lain, masyarakat dan sektor pertanian tetap harus memperoleh perlindungan dari kebijakan yang diambil. Dengan demikian, konflik pemanfaatan lahan dapat diminimalkan sejak awal. Pendekatan seperti ini dinilai lebih efisien dibanding penyelesaian masalah setelah operasi berjalan.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas upaya penyelesaian isu-isu operasi hulu migas di lapangan. Pembahasan dilakukan dari level perumusan kebijakan hingga aspek teknis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan. Seluruh peserta diminta mengacu pada koridor hukum agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Hal ini menjadi penting mengingat proyek energi strategis kerap bersinggungan dengan berbagai kepentingan wilayah.
Sinergi yang dibangun dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model koordinasi untuk agenda serupa di daerah lain. Pemerintah daerah disebut memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan tata ruang tidak menghambat investasi energi. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan memberi dukungan regulatif dan kebijakan yang konsisten. Dengan koordinasi tersebut, target ketahanan energi nasional dapat didorong lebih cepat.
Peserta dan Fokus Pembahasan
Acara harmonisasi tata ruang ini dihadiri sejumlah pejabat penting dari kementerian dan industri migas. Di antaranya adalah Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian ESDM Nanang Abdul Manaf. Hadir pula Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan pentingnya pembahasan tata ruang bagi sektor energi.
Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa, Anggono Mahendrawan, juga turut mengikuti agenda tersebut. Dari pihak Pertamina hadir Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dan Corporate Secretary PHE Hermansyah Y. Nasroen. Sejumlah kepala daerah dan dinas terkait dari wilayah Jawa bagian barat dan timur ikut serta dalam forum. Keterlibatan mereka memperlihatkan bahwa isu ini memerlukan pendekatan lintas kewenangan.
Di tingkat daerah, Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Agus Kurniawan Budiman turut hadir. Kehadiran kepala daerah dinilai penting karena banyak persoalan tata ruang bersinggungan langsung dengan wilayah administrasi setempat. Dengan melibatkan daerah, pembahasan dapat lebih cepat menemukan solusi yang sesuai kondisi lapangan. Langkah ini juga memperkuat komunikasi antara sektor energi dan pemerintah daerah.
Forum tersebut menjadi sarana untuk menyatukan pemahaman mengenai arah pembangunan energi nasional. Pertamina dan para pemangku kepentingan sepakat bahwa ketahanan energi memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten. Pembahasan tata ruang dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk menjaga kesinambungan operasi hulu migas. Dari forum ini, diharapkan lahir tindak lanjut yang konkret di tingkat pusat maupun daerah.
Dampak bagi Ketahanan Nasional
Penguatan tata ruang dinilai memiliki dampak langsung terhadap upaya menjaga ketahanan energi nasional. Jika perizinan, lahan, dan sinkronisasi wilayah berjalan baik, maka kegiatan hulu migas dapat berlangsung lebih lancar. Kondisi ini pada akhirnya akan mendukung peningkatan produksi dan lifting migas nasional. Dengan dukungan regulasi yang tepat, sektor energi dapat memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian.
Di sisi lain, harmonisasi antara energi dan pangan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan. Pemerintah dan pelaku industri dituntut tidak hanya mengejar target produksi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kepentingan masyarakat lokal pun harus menjadi bagian dari setiap perencanaan. Dengan pendekatan itu, pembangunan energi dapat berjalan tanpa menimbulkan beban sosial yang berlebihan.
Pertamina menilai kolaborasi yang solid akan membantu menyelesaikan hambatan operasional yang selama ini muncul di lapangan. Komitmen bersama dari pemerintah pusat, daerah, dan industri diharapkan mampu mempercepat solusi atas persoalan tata ruang. Langkah tersebut juga memberi kepastian bagi kelanjutan proyek energi strategis. Pada akhirnya, kepastian itu akan memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.
Harmonisasi tata ruang yang dibahas di Surabaya menjadi contoh bahwa isu energi tidak dapat dipisahkan dari tata kelola wilayah. Ke depan, koordinasi yang lebih kuat akan menentukan keberhasilan pengembangan hulu migas di berbagai daerah. Pertamina dan pemangku kepentingan kini memiliki ruang bersama untuk menyamakan arah kebijakan. Dari sinilah upaya menuju ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional diharapkan semakin nyata.
