Bagi banyak warga Palestina, pendidikan selama ini dipandang sebagai jalan menuju stabilitas di tengah ketidakpastian politik. Namun, harapan itu kini semakin rapuh seiring melonjaknya pengangguran di Tepi Barat dan sempitnya peluang kerja bagi lulusan muda.
Data Palestine Economic Policy Research Institute atau MAS menunjukkan hampir 40 persen anak muda Palestina di Tepi Barat yang memiliki minimal ijazah diploma masih menganggur. Kondisi itu memburuk setelah Israel membekukan izin kerja bagi sekitar 115 ribu warga Palestina yang sebelumnya bekerja di Israel.
Pengangguran Palestina Meningkat
Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Tepi Barat melonjak lebih dari dua kali lipat sejak Oktober 2023. Pembatasan izin kerja membuat ribuan keluarga kehilangan sumber pendapatan utama dalam waktu singkat.
Hanya sebagian kecil izin yang kemudian diperpanjang, sehingga ruang kerja bagi warga Palestina semakin menyempit. Situasi ini menambah tekanan pada pasar tenaga kerja yang sejak awal memang tidak kuat menyerap lulusan baru.
Mahasiswa jurusan bisnis, Christy Abu Mahour, menggambarkan kondisi tersebut sebagai sumber frustrasi yang terus menumpuk. Ia menilai banyak anak muda Palestina merasa tertinggal ketika melihat rekan sebaya di negara lain dapat membangun karier dengan lebih cepat.
Lulusan Palestina Kehilangan Arah
Ketika peluang kerja menipis, banyak lulusan Palestina terpaksa menerima pekerjaan di luar bidang pendidikan mereka. Mantan Wali Kota Bethlehem, Maher Canawati, menyebut kondisi ini mendorong semakin banyak warga Palestina mempertimbangkan untuk meninggalkan negaranya.
Ia mencontohkan dokter yang bekerja di restoran, arsitek yang kesulitan mencari pekerjaan, dan perawat yang harus memohon lowongan kerja. Menurutnya, banyak warga hanya ingin hidup normal dan memiliki masa depan yang layak.
Konselor akademik dan karier Universitas Bethlehem, Enass Elias, mengatakan keluhan serupa kian sering disampaikan mahasiswa. Banyak dari mereka merasa lelah secara psikologis karena telah bertahun-tahun belajar, tetapi tetap sulit memperoleh pekerjaan yang sesuai.
Perjalanan Kampus Kian Berat
Tekanan yang dihadapi mahasiswa Palestina tidak hanya datang dari pasar kerja. Razia militer dan penutupan jalan membuat perjalanan menuju kampus menjadi sulit dan tidak menentu.
Dalam situasi tertentu, perkuliahan juga dialihkan secara daring setiap kali eskalasi politik meningkat. Kondisi ini mengganggu ritme belajar dan menambah beban akademik mahasiswa.
Mahasiswa media, Khaled Abu Aishah, mempertanyakan tujuan kuliah jika pada akhirnya peluang kerja tetap sempit. Pertanyaan itu mencerminkan keraguan yang makin umum di kalangan mahasiswa Palestina.
Krisis Fiskal Memperparah
Setiap tahun, universitas-universitas Palestina menghasilkan puluhan ribu lulusan baru. Namun, ekonomi lokal tidak tumbuh cukup cepat untuk menyerap tenaga kerja sebanyak itu.
Banyak lulusan akhirnya beralih ke pekerjaan di luar bidang keahlian mereka. Sebagian bahkan memilih sektor informal demi bertahan hidup di tengah minimnya pilihan.
Salsabyl Salama, lulusan fisioterapi berusia 25 tahun, mengatakan ia hanya sempat mendapat kontrak kerja empat bulan melalui program UNRWA di kamp pengungsi Bethlehem. Kini, ia bekerja sebagai kasir supermarket untuk memperoleh kemandirian finansial.
Menurut Enass Elias, persaingan kerja di Palestina sangat ketat. Saat sebuah rumah sakit membuka dua lowongan, puluhan lulusan dapat langsung mendaftar untuk posisi yang sama.
Ia menambahkan, banyak perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja sebelumnya, sehingga lulusan baru semakin sulit masuk pasar tenaga kerja. Di sisi lain, pekerjaan di sektor publik yang dulu dianggap stabil juga makin dihindari karena krisis fiskal yang belum teratasi.
Sejak 2021, Otoritas Palestina kesulitan membayar gaji pegawai akibat Israel menahan sebagian besar pendapatan pajak Palestina. Tekanan fiskal itu memburuk setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023, dan dampaknya kini dirasakan langsung oleh dunia pendidikan serta lapangan kerja.
