Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan bahwa kebutuhan Base Transceiver Station atau BTS di Pulau Jawa tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Penjelasan itu ia sampaikan dalam webinar PODCAST#1 bertema kajian kebutuhan energi jaringan telekomunikasi seluler di Indonesia, Rabu (20/5/2026), dengan menyoroti pengaruh cakupan layanan dan kontur daerah.
Menurut Dr Mardi, jenis BTS yang dipasang operator ditentukan oleh kebutuhan coverage di tiap wilayah, sehingga tidak semua lokasi memakai konfigurasi yang sama. Ia juga menilai konsumsi energi BTS sangat tinggi karena jaringan harus menjaga layanan tetap tersedia di area yang luas dan beragam.
BTS dan kebutuhan energi
Dr Mardi menyebut konsumsi energi jaringan BTS terus meningkat seiring perkembangan layanan seluler di Indonesia. Dalam contoh operasional Telkomsel pada 2023, kebutuhan energi bahkan hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan.
Kondisi itu terjadi karena jaringan seluler masih didominasi teknologi 4G, sementara implementasi 5G belum meluas. Akibatnya, beban operasional BTS masih besar dan belum menunjukkan penurunan yang berarti.
Ia menegaskan bahwa operator harus menyesuaikan jaringan dengan target pasar dan karakter wilayah. Jika penyesuaian itu diabaikan, konsumsi energi dapat membengkak dan efisiensi jaringan menjadi tidak optimal.
Perbedaan tipe site
Dalam penelitiannya, Dr Mardi mengolah data dari sekitar 8.500 BTS sites milik salah satu operator di Indonesia. Data tersebut tersebar di 20 kabupaten dan kota pada tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap sampel site memiliki karakter berbeda, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station, Makro, hingga Makro Hub. Dari data yang dikaji, hampir 78 persen site yang dianalisis merupakan site makro.
Komposisi itu penting karena setiap tipe site memiliki kebutuhan energi yang berbeda. Karena itu, pemodelan konsumsi BTS harus memperhatikan proporsi site agar hasilnya mendekati kondisi nyata di lapangan.
Faktor sosioekonomi penentu
Dr Mardi menjelaskan bahwa kebutuhan jaringan di Kalimantan dan Papua tidak dapat disamakan dengan Jakarta. Perbedaan kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, dan perilaku digital membuat kebutuhan BTS ikut berubah.
Untuk itu, ia menggunakan tiga faktor sosioekonomi dalam validasi penelitiannya, yaitu population density, development index, dan digital society index. Ketiga variabel tersebut dipilih untuk menggambarkan karakter wilayah secara lebih akurat.
Menurutnya, tanpa menyesuaikan faktor sosioekonomi, pemodelan energi BTS tidak akan merefleksikan kondisi Indonesia secara nyata. Pendekatan tersebut penting agar perhitungan kebutuhan jaringan lebih relevan dengan situasi di masing-masing daerah.
Implikasi bagi operator
Hasil kajian BRIN menunjukkan bahwa strategi pembangunan BTS harus berbasis kebutuhan wilayah, bukan pendekatan seragam. Operator perlu menimbang kontur geografis, kepadatan penduduk, serta karakter sosial ekonomi sebelum menentukan konfigurasi jaringan.
Pendekatan yang lebih presisi dapat membantu operator menjaga kualitas layanan sekaligus menekan pemborosan energi. Di sisi lain, efisiensi ini juga penting untuk mendukung keberlanjutan operasional jaringan telekomunikasi di Indonesia.
Dr Mardi menilai kebutuhan BTS di daerah padat penduduk akan berbeda dengan wilayah yang lebih jarang penghuni. Karena itu, perencanaan jaringan perlu disesuaikan agar layanan tetap optimal dan penggunaan energi lebih terkendali.
