Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana membantu Bank Indonesia mengendalikan tekanan rupiah terhadap dolar AS. Ia menyebut langkah itu akan dilakukan melalui intervensi di pasar surat berharga dengan skema Bond Stabilization Fund, yang direncananya dimulai besok di Jakarta Pusat.
Rupiah saat ini berada di kisaran 17.500 per USD, menambah kekhawatiran volatilitas. Purbaya menegaskan intervensi bertujuan menstabilkan yield obligasi dan mencegah keluarnya modal asing, dengan anggaran APBN 2026 yang dianggap masih aman meski asumsi resmi lebih rendah.
Intervensi Pasar Surat Berharga
BSF akan diaktifkan sebagai bagian dari upaya menstabilkan pasar obligasi. Langkah itu bertujuan menahan volatilitas rupiah melalui intervensi di pasar surat berharga. Mekanisme dan pendanaannya direncanakan agar kebijakan moneter tetap sejalan.
BSF masih dalam tahap pendanaan sebagian dan belum memiliki seluruh dana yang dibutuhkan. Menteri menambahkan instrumen yang dipakai adalah yang tersedia saat ini di kementerian. Langkah lanjutan akan disesuaikan dengan dinamika pasar obligasi dan perubahan nilai tukar.
Besok langkah intervensi dipastikan mulai berjalan. Intervensi difokuskan pada menahan lonjakan yield yang dapat mendorong arus keluar investor asing. Ia menekankan tujuan akhirnya adalah menjaga rupiah agar tidak melemah lebih lanjut.
Dampak APBN 2026
APBN 2026 dinyatakan masih aman secara keseluruhan. Anggaran telah memasukkan asumsi kurs di sekitar 17.500 per USD, meskipun UU APBN 2026 menempatkan angka 16.500. Kondisi tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk menambah dukungan jika diperlukan.
Menurut Purbaya, perhitungan APBN 2026 berada di atas asumsi rupiah dalam beberapa skenario. Ia menambahkan angka pastinya tidak diungkapkan demi menjaga stabilitas pasar. APBN diproyeksikan tetap aman meski ketidakpastian eksternal tetap ada.
Pemerintah akan mengandalkan ruang fiskal untuk menjaga stabilitas melalui intervensi sesuai kebutuhan. Intervensi di pasar obligasi diharapkan tidak membebani APBN secara besar. Kebijakan ini dirancang agar rupiah tidak terdepresiasi berat dan arus modal tetap terjaga.
