Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah akan dimulai besok. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan tekanan terhadap dolar AS setelah rupiah melemah ke level sekitar Rp 17.500 per dolar di perdagangan hari itu. Purbaya menyampaikan pernyataan di kantor kementerian keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5/2026) dan menegaskan intervensi akan dilakukan melalui pasar surat berharga.
Kementerian Keuangan menegaskan upaya tersebut memanfaatkan skema Bond Stabilization Fund (BSF) melalui intervensi pasar obligasi. Purbaya mengklaim kas negara masih berlimpah untuk mendanai intervensi dan menjaga likuiditas. Ia menegaskan langkah ini akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada stabilisasi yield dan rupiah.
Rencana Intervensi Bond
BSF akan dioperasikan melalui pembelian sebagian surat berharga pemerintah di pasar obligasi domestik. Langkah ini bertujuan menahan kenaikan yield yang dapat memicu arus keluar modal. Intervensi akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan fiskal negara.
Menurut Purbaya, dana negara saat ini cukup untuk mendukung intervensi. Kebijakan ini dirancang agar yield tidak melonjak terlalu tinggi dan rupiah tidak melemah. Pemerintah menegaskan langkah ini tidak akan mengganggu prioritas belanja.
Penanggung jawab intervensi akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau dampak pasar. Rencana ini menunjukkan upaya lintas kementerian demi menahan volatilitas mata uang. Pelaku pasar diimbau mencermati dinamika pasar obligasi dan kurs secara berkala.
Kondisi APBN Terkait
Purbaya menyatakan APBN 2026 masih aman meski kurs berfluktuasi. APBN telah memasukkan asumsi kurs tidak jauh dari Rp 17.500 per US$. Namun, dalam UU APBN 2026, asumsi makro ditetapkan di Rp 16.500 per US$.
Kondisi fiskal saat ini memberi ruang bagi intervensi tanpa menghambat program prioritas. Kas negara dianggap mencukupi untuk mendanai intervensi tanpa memicu defisit besar. Pemerintah menekankan transparansi dalam pelaksanaan langkah tersebut.
Koordinasi antara pemerintah dan BI dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor. Pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan terhadap APBN dan stabilitas rupiah. Analisis pasar akan menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan lebih lanjut.
