Pakar IPB: Label UPF Tak Selalu Berarti Tidak Sehat

Lifestyle Nadia Safira Putri 31 Mei 2026 18:53 WIB 2
Pakar IPB: Label UPF Tak Selalu Berarti Tidak Sehat

Istilah ultra-processed food atau UPF kembali ramai dibahas di media sosial setelah muncul perdebatan soal sarden kalengan, mi instan, hingga produk kemasan lain. Di tengah sorotan itu, banyak orang mulai menyamakan UPF dengan makanan tidak sehat, padahal penilaiannya tidak sesederhana itu.

Pakar teknologi pangan IPB University, Prof Dr Ir Purwiyatno Hariyadi, menilai konsep UPF masih menyimpan perdebatan ilmiah karena belum tentu mencerminkan mutu gizi secara utuh. Menurutnya, penilaian pangan seharusnya tidak hanya bertumpu pada tingkat pengolahan, tetapi juga kandungan gizi, keamanan, porsi, dan frekuensi konsumsi.

Pahami Ultra-Processed Food

Perdebatan soal UPF muncul karena istilah ini sering dipakai sebagai patokan cepat untuk menilai sehat atau tidaknya makanan. Dalam praktiknya, banyak orang langsung menganggap semua produk yang masuk kategori tersebut sebagai makanan buruk.

Prof Purwiyatno menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada definisi UPF yang belum sepenuhnya konsisten. Ia menyebut penerapannya kerap bias, multitafsir, dan tidak seragam di berbagai konteks.

Akibatnya, istilah UPF sering dipahami secara hitam putih, seolah-olah semua makanan olahan pasti merugikan tubuh. Padahal, produk pangan memiliki komposisi, fungsi, dan nilai gizi yang berbeda-beda.

Karena itu, masyarakat perlu melihat UPF sebagai salah satu alat klasifikasi, bukan vonis mutlak terhadap kualitas pangan. Pendekatan yang terlalu sederhana justru berisiko menyesatkan konsumen dalam memilih makanan.

Stigma Pada Pangan Olahan

Menurut Prof Purwiyatno, stigma negatif muncul ketika makanan berlabel UPF langsung dianggap tidak menyehatkan. Padahal, tidak sedikit produk olahan yang justru dirancang untuk membantu pemenuhan gizi harian.

Ia menilai persepsi tersebut berbahaya karena membuat masyarakat kehilangan kemampuan membedakan antara makanan olahan yang perlu dibatasi dan yang masih layak dikonsumsi. Dalam banyak kasus, penilaian hanya berhenti pada label, bukan pada isi produk.

Sejumlah pangan olahan sebenarnya aman, bergizi, dan telah memenuhi standar keamanan pangan. Namun, produk seperti itu tetap bisa ikut terkena dampak stigma karena masuk kategori UPF.

Hal ini menunjukkan bahwa istilah UPF tidak selalu cukup untuk menjelaskan dampak suatu produk terhadap kesehatan. Informasi yang lebih lengkap tetap dibutuhkan agar konsumen tidak salah mengambil kesimpulan.

Contoh Produk Yang Sering Disalahpahami

Prof Purwiyatno mencontohkan susu UHT sebagai salah satu produk yang kerap ikut terseret dalam stigma UPF. Padahal, produk tersebut dapat menjadi sumber nutrisi penting bagi masyarakat, terutama bila dipilih sesuai kebutuhan.

Ia juga menyebut pangan fortifikasi sebagai contoh makanan olahan yang justru dirancang untuk menambah asupan gizi. Produk seperti ini sering memiliki manfaat tertentu yang tidak bisa diabaikan hanya karena status pengolahannya.

Selain itu, beberapa produk pangan olahan lokal dari IMK atau UMKM juga dapat memenuhi standar keamanan dan mutu. Namun, produk tersebut tetap berpotensi disamaratakan dengan makanan yang dinilai kurang sehat.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa klasifikasi UPF tidak selalu selaras dengan manfaat nyata suatu produk. Karena itu, konsumen perlu lebih cermat membaca informasi gizi sebelum menilai sebuah makanan.

Cara Menilai Makanan Dengan Bijak

Prof Purwiyatno menegaskan bahwa penilaian pangan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh. Kandungan gizi, keamanan, ukuran porsi, dan frekuensi konsumsi perlu diperhitungkan secara bersamaan.

Dengan pendekatan itu, masyarakat tidak akan terjebak pada anggapan bahwa semua makanan olahan harus dihindari. Sebaliknya, mereka bisa menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing.

Label UPF juga tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan pola makan. Produk yang tergolong olahan tetap bisa dikonsumsi selama komposisinya sesuai dan jumlahnya terkontrol.

Pada akhirnya, literasi gizi menjadi kunci agar masyarakat lebih kritis terhadap tren makanan di media sosial. Pemahaman yang tepat akan membantu publik membedakan antara informasi kesehatan yang berguna dan klaim yang terlalu menyederhanakan.

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!