Minyakita, minyak goreng rakyat yang diproduksi dalam skema Domestic Market Obligation (DMO), dilaporkan langka di sejumlah pasar Tanah Air. Pemerintah menegaskan bahwa stok Minyakita memang dibatasi karena sifat DMO yang mengikat pasokan domestik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran konsumen soal ketersediaan barang penting.
Menteri Perdagangan menegaskan Minyakita berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga minyak goreng, sehingga stoknya sengaja terbatas agar bisa menjadi penyeimbang saat harga komoditas lain naik. Ia menambahkan bahwa distribusi Minyakita sedang ditingkatkan melalui Badan Usaha Milik Negara Pangan untuk mempercepat jangkauan ke daerah. Secara nasional, Budi Santoso menyatakan pasokan masih aman meskipun tantangan ada pada logistik ke wilayah Timur.
Stok Minyakita Stabil
Minyakita memang hanya minyak yang didistribusikan secara mandatori sesuai DMO, sehingga jumlahnya tidak sebesar minyak goreng komersial. Kebijakan ini membuat stok Minyakita bersifat terbatas dan mudah diprediksi. Oleh sebab itu, pelaku pasar perlu memahami mekanisme DMO saat menilai ketersediaan barang.
Menteri Perdagangan menegaskan stok Minyakita aman secara nasional meskipun distribusinya lebih menantang di wilayah Timur. Kendala utama terletak pada jalur distribusi ke Papua dan Maluku yang memerlukan koordinasi logistik lebih rumit. Pemerintah berharap dukungan logistik dan jembatan transportasi dapat mengurangi jeda pasokan.
Penyaluran minyak tersebut dilakukan melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID Food untuk mempercepat jangkauan daerah terpencil. Langkah ini juga diharapkan bisa menjaga ketersediaan Minyakita di pasar-pasar kecil. Beberapa daerah di Timur sudah menerima pasokan yang lebih stabil meski tantangannya tetap ada.
Harga Minyakita dan CPO
Sumber resmi mencatat tren kenaikan harga minyak goreng gabungan minyak curah, premium, dan Minyakita mencapai sekitar Rp 19.000 per liter. Kenaikan ini dipicu naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global yang mempengaruhi harga domestik. Pihak kementerian berharap normalisasi pasar segera terjadi sehingga harga kembali turun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulhas mengatakan pemantauan harga pangan berjalan melalui SP2KP, dengan fokus pada Jawa dan Sumatera yang relatif stabil di kisaran HET. Ia menilai wilayah Timur masih menghadapi biaya transportasi yang lebih tinggi sehingga harga di tingkat konsumen bisa berbeda. Untuk mengatasi hal ini, Zulhas menginstruksikan Bulog mempercepat suplai ke daerah terpencil dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk subsidi ongkos angkut.
Sebelumnya, kelangkaan minyak goreng di Pasar Senen Jakarta Pusat dilaporkan berawal dari program MBG, menyebabkan beberapa pedagang enggan menjual Minyakita hingga jatah menipis. Beberapa pedagang mengaku pasokan Minyakita sangat terbatas sejak adanya MBG. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual beli Minyakita terhambat.
Langkah Penanganan
Pemerintah menegaskan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas pasokan Minyakita dengan meningkatkan distribusi melalui Bulog dan ID Food. Kebijakan ini ditujukan agar Minyakita lebih mudah dijangkau daerah terpencil dan menekan volatilitas harga. Masyarakat diuntungkan karena ketersediaan minyak yang lebih konsisten.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan akan bekerja sama untuk memberikan subsidi transportasi guna menekan biaya angkut. Langkah ini diharapkan bisa menurunkan harga di tingkat konsumen terutama di daerah dengan akses logistik sulit. Koordinasi antarkementerian dianggap penting untuk efektivitas program DMO.
Pemantauan SP2KP tetap menjadi poros kebijakan harga, dengan pemerintah menilai normalisasi pasar seiring peningkatan pasokan Minyakita. Masyarakat diimbau untuk mengikuti pembaruan resmi terkait harga dan ketersediaan Minyakita. Diharapkan harga minyak goreng akan kembali normal ketika pasokan stabil.
