Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu dengan penjual dan perwakilan platform marketplace untuk membahas keluhan yang muncul dalam aktivitas niaga elektronik. Pertemuan yang digelar di Jakarta itu menjadi ruang dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia platform, sekaligus mencari solusi bagi ekosistem e-commerce yang lebih berkeadilan.
Dalam pertemuan tersebut, para seller menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi saat berjualan di toko online. Budi menegaskan, seluruh masukan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan langkah tindak lanjut, termasuk revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.
Keluhan Seller di E-commerce
Para penjual memanfaatkan forum itu untuk memaparkan persoalan yang mereka hadapi selama menggunakan platform lokapasar. Keluhan yang muncul mencakup transparansi biaya, visibilitas merek lokal, hingga sosialisasi aturan yang dinilai masih belum merata. Budi menyebut semua aspirasi tersebut ditampung untuk dibahas lebih lanjut bersama pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa penyelesaian tidak bisa dilakukan seketika, tetapi perlu komitmen bersama.
Menurut Budi, pertemuan itu penting karena mempertemukan langsung seller dan perwakilan platform dalam satu forum dialog. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan kepentingan penjual, platform, dan konsumen tetap seimbang dalam ekosistem perdagangan digital. Ia juga mendorong agar seluruh pihak memiliki rencana aksi bersama untuk mendukung implementasi aturan yang direvisi. Dengan begitu, kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan dapat dijalankan secara nyata.
CEO Hody.id, Mira Nur Gandaniati, mengapresiasi fasilitasi yang diberikan Kementerian Perdagangan. Menurut dia, forum tersebut memberi kesempatan bagi seller untuk menyampaikan keluh kesah secara langsung kepada pemerintah dan platform. Mira menilai kehadiran menteri membuat aspirasi para penjual mendapat perhatian yang lebih serius. Ia berharap komunikasi seperti ini dapat terus berlanjut.
Pendiri Imago Raw Honey, Henry Hidayat, menilai pertemuan itu membuka ruang diskusi yang lebih luas antara penjual, platform, dan pemerintah. Ia menyebut forum tersebut dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan melalui regulasi yang tepat. Henry juga berharap merek lokal bisa semakin kuat di pasar domestik. Menurut dia, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar produk dalam negeri mampu bersaing.
Revisi Permendag Jadi Sorotan
Budi menjelaskan, berbagai keluhan seller akan ditindaklanjuti melalui revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Aturan tersebut mengatur perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Revisi itu disebut telah memasuki tahap penyelesaian harmonisasi peraturan. Pemerintah juga melibatkan perwakilan platform dan penjual dalam proses penyusunannya.
Ia mengatakan, sejumlah ketentuan dalam revisi tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan produk lokal dan transparansi di platform digital. Pemerintah ingin memastikan sistem perdagangan elektronik tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri. Budi menegaskan bahwa produk lokal harus mendapat ruang lebih besar untuk tumbuh. Jika produk lokal kuat, impor dapat lebih terkendali.
Dalam keterangannya, Budi menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk merancang implementasi revisi aturan. Ia menilai kebijakan yang baik perlu didukung rencana aksi yang jelas agar dapat dijalankan secara efektif. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap masukan dari semua pihak. Hal itu dianggap penting untuk menciptakan regulasi yang adil dan operasional.
Fokus revisi Permendag juga diarahkan pada terciptanya ekosistem niaga elektronik yang sehat dan kompetitif. Pemerintah ingin platform, seller, dan konsumen sama-sama merasakan manfaat dari perkembangan perdagangan digital. Dalam kerangka itu, transparansi menjadi salah satu isu utama yang harus diperkuat. Budi menyatakan, penguatan aturan diperlukan agar ekosistem e-commerce tidak timpang.
Respons Platform Marketplace
Perwakilan platform yang hadir, termasuk Shopee dan Tokopedia, turut mendengar langsung keluhan para penjual. Mereka memberikan tanggapan atas persoalan yang disampaikan dalam forum tersebut. Kepala Kebijakan Publik TikTok, Hilmi Adrianto, menyebut ada beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti. Catatan itu mencakup cara meningkatkan visibilitas merek lokal dan transparansi biaya.
Hilmi juga menyoroti perlunya sosialisasi dan simulasi pengenaan biaya kepada para seller. Menurut dia, masukan yang diterima akan dievaluasi kembali agar kebijakan yang diterapkan lebih dipahami oleh pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa platform perlu menjaga keterbukaan dalam menjalankan aturan. Dengan begitu, seller dapat berjualan dengan kepastian yang lebih baik.
Deputy Director of Government Relations Shopee, Balques Manisang, mengatakan pihaknya telah mencatat seluruh masukan yang disampaikan dalam pertemuan. Ia menyebut catatan tersebut sudah diteruskan kepada tim internal untuk segera dievaluasi. Balques menilai dialog seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat antara platform dan penjual. Ia berharap proses tindak lanjut dapat berjalan cepat dan konstruktif.
Kehadiran perwakilan platform menunjukkan bahwa isu yang diangkat seller mendapat ruang respons langsung. Pemerintah menilai interaksi seperti ini dibutuhkan agar perbaikan kebijakan dapat berbasis pada kondisi lapangan. Dari forum tersebut, muncul harapan agar aturan baru mampu melindungi pelaku usaha lokal tanpa menghambat pertumbuhan platform. Dialog yang terbuka dinilai menjadi kunci bagi ekosistem niaga elektronik yang lebih berkeadilan.
Dukungan untuk Produk Lokal
Budi menegaskan bahwa pemerintah ingin produk lokal tumbuh lebih kuat di pasar dalam negeri. Ia menyebut kualitas produk yang baik akan membantu Indonesia mengendalikan arus impor dengan lebih efektif. Menurut dia, sistem perdagangan digital harus mendukung produk-produk lokal agar mampu bersaing. Hal itu menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan yang sedang disiapkan.
Para seller yang hadir juga menaruh harapan besar pada hasil pertemuan ini. Mereka ingin regulasi baru benar-benar memberi ruang tumbuh bagi UMKM, terutama di tengah persaingan yang makin ketat di platform digital. Yulianah, Founder Jakarta Candle, menyebut forum tersebut menjadi titik temu penting antara penjual, platform, dan pemerintah. Ia berharap aturan yang terbit nantinya bisa membantu usaha mikro dan kecil berkembang lebih sehat.
Henry Hidayat menambahkan, strategi yang lahir dari pertemuan ini seharusnya mampu membuat merek lokal lebih dominan di pasar domestik. Ia menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar platform tetap berkembang, namun seller juga tidak dirugikan. Menurut dia, win-win solution hanya bisa tercapai jika semua pihak terbuka terhadap perubahan. Karena itu, regulasi harus disusun dengan mempertimbangkan praktik di lapangan.
Pertemuan antara Mendag, seller, dan platform marketplace menandai upaya pemerintah memperbaiki tata kelola e-commerce di Indonesia. Revisi Permendag 31/2023 kini menjadi sorotan karena akan menentukan arah perlindungan produk lokal dan transparansi platform digital. Dengan dialog yang terus dibuka, pemerintah berharap ekosistem niaga elektronik dapat tumbuh lebih adil, sehat, dan berkelanjutan. Pelaku usaha, platform, dan konsumen pun diharapkan memperoleh manfaat yang seimbang.
