Menteri Perdagangan Budi Santoso menanggapi kasus dugaan manipulasi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang menyeret 10 perusahaan eksportir. Ia menilai persoalan tersebut lebih dekat dengan aspek pengawasan di lapangan, bukan pada penyusunan kebijakan ekspor oleh Kementerian Perdagangan.
Respons itu disampaikan Budi usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta Pusat, Selasa, 26 Mei 2026. Menurutnya, tugas Kemendag terbatas pada pengaturan komoditas yang boleh diekspor, syarat administrasi, serta ketentuan teknis lain yang mengatur mekanisme ekspor.
Kasus CPO dan Kewenangan
Budi menjelaskan bahwa kewenangan kementeriannya berada pada ranah kebijakan perdagangan. Pihaknya menetapkan komoditas yang dapat dijual ke luar negeri, termasuk syarat dan tata cara yang harus dipenuhi pelaku usaha. Namun, pengawasan atas pelaksanaan di lapangan berada di luar kewenangan langsung Kemendag.
Ia menegaskan bahwa persoalan seperti dugaan under invoicing atau manipulasi nilai ekspor lebih berkaitan dengan pengawasan. Dalam pandangannya, itu merupakan area yang berada di batas kewenangan atau border pengawasan. Karena itu, penanganan kasus semacam ini tidak semata-mata dapat dibebankan kepada pengatur kebijakan ekspor.
Saat memberikan penjelasan, Budi menekankan bahwa kementeriannya bekerja pada sisi pengaturan. Aturan tersebut mencakup mekanisme apakah suatu komoditas bisa diekspor atau tidak, bagaimana prosedurnya, dan ketentuan pendukung lainnya. Dengan begitu, Kemendag disebut tidak berperan langsung dalam pemeriksaan transaksi ekspor satu per satu.
Peran Pengawasan Lapangan
Menurut Budi, pelaksanaan aturan ekspor membutuhkan pengawasan dari instansi yang memiliki mandat di lapangan. Hal itu penting agar kebijakan yang sudah disusun tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha. Dalam kasus CPO, pengawasan menjadi kunci untuk memastikan nilai ekspor dilaporkan secara benar.
Ia juga menyinggung bahwa dugaan manipulasi harga ekspor tidak dapat dilepaskan dari proses verifikasi dokumen. Jika ada ketidaksesuaian antara nilai yang dilaporkan dan kondisi sebenarnya, maka pengawasan harus bekerja lebih kuat. Dengan demikian, celah under invoicing bisa ditekan sejak awal.
Budi menambahkan bahwa Kemendag tetap mendukung langkah penegakan aturan yang lebih tegas. Dukungan itu diperlukan agar perdagangan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan negara. Di sisi lain, pelaku usaha juga diharapkan mengikuti aturan ekspor secara transparan.
Data 10 Eksportir CPO
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya 10 eksportir CPO yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor. Ia menyebut data tersebut sudah tersedia dan berasal dari daftar 10 eksportir terbesar. Pernyataan itu memunculkan sorotan terhadap perusahaan-perusahaan besar di sektor sawit.
Purbaya menyebut dua perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut, yakni Wilmar Nabati Indonesia dan Musim Mas Group. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan. Pemerintah disebut masih menelaah langkah yang paling tepat untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Menurut Purbaya, data terkait dugaan manipulasi itu sudah ada sejak tiga bulan lalu. Pemerintah kini disebut sedang menimbang tindakan terbaik tanpa langsung mematikan aktivitas usaha perusahaan terkait. Ia menegaskan perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
Langkah Pemerintah Selanjutnya
Pemerintah berupaya menjaga agar penindakan kasus ini tetap proporsional. Di satu sisi, praktik manipulasi ekspor tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan penerimaan negara. Di sisi lain, kebijakan juga diupayakan tidak menimbulkan dampak berlebihan terhadap industri.
Pernyataan Purbaya bahwa perusahaan tidak akan ditutup menunjukkan pendekatan yang lebih berhati-hati. Pemerintah memilih menunggu hasil pemeriksaan sebelum menentukan sanksi lanjutan. Pendekatan ini diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sektor sawit.
Kasus dugaan manipulasi ekspor CPO menjadi perhatian karena komoditas ini memiliki nilai strategis bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah dituntut memperkuat sinergi antarkementerian agar pengaturan, pengawasan, dan penegakan aturan berjalan seiring. Dengan pengawasan yang lebih ketat, praktik curang dalam ekspor diharapkan dapat ditekan.
