Sejumlah pengamat ekonomi menilai kenaikan utang negara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dipahami sebagai penyebab tunggal. Pakar menilai analisis sempit itu mengabaikan mekanisme pengelolaan APBN modern yang melibatkan pembiayaan secara terpadu.
Ronny P. Sasmita, analis senior ISEAI, menegaskan utang pemerintah tidak didesain untuk membiayai satu program tunggal. Dalam keterangan tertulis, ia menjelaskan struktur APBN menggunakan mekanisme pooled financing untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional.
| Item | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Utang pemerintah | Rp 9.920,42 triliun | 40,75% PDB (31 Maret 2026) |
| Struktur utang | SBN: Rp 8.652,89 triliun; Pinjaman: Rp 1.267,52 triliun | 87,22% | 12,78% |
MBG dan Utang Negara
Analisis teknis APBN menunjukkan utang tidak dirancang untuk membiayai satu program saja. Hingga 31 Maret 2026 utang pemerintah tercatat Rp 9.920,42 triliun, setara 40,75% terhadap PDB. Kebijakan pembiayaan ini didominasi Surat Berharga Negara sebesar 87,22% dan pinjaman 12,78%.
Secara teknokratis, struktur APBN menggunakan mekanisme pooled financing, bukan debt berbasis proyek. Keterangan ini disampaikan Ronny P. Sasmita dari ISEAI dalam keterangan tertulis. Realisasi utang tidak bisa dikaitkan dengan satu program tunggal karena cakupannya luas.
Menyebut MBG sebagai penyebab kenaikan utang adalah penyederhanaan yang tidak akurat secara akademik. Jika logika itu diterapkan, semua program negara, mulai dari jalan tol hingga gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab utang. Ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada pola cocoklogi fiskal di media sosial.
MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan investasi biologis dan intelektual bagi generasi produktif. Ronny menyebut MBG sebagai bagian dari belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang negara.
Investasi gizi anak memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, UMKM pangan, dan logistik daerah. Ia menyebut manfaatnya meluas pada lapangan kerja lokal serta peningkatan permintaan domestik. Dengan demikian MBG diyakini mendukung stabilitas ekonomi meski menghadapi ketidakpastian global.
Menurut Ronny, uang negara tidak hilang melainkan berputar di ekonomi domestik. Pengeluaran MBG diharapkan meningkatkan daya saing tenaga kerja masa depan. Biaya besar bukan untuk makan siang semata, melainkan peningkatan kapasitas generasi 15 hingga 20 tahun mendatang.
Debat publik seharusnya fokus pada efektivitas pelaksanaan MBG. Ronny mengajak publik untuk menilai apakah program tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor. Kualitas pelaksanaan menjadi penentu manfaat bagi anak-anak.
Otoritas perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi program MBG. Sistem pelaporan harus transparan dan bisa diaudit publik. Risiko kebocoran perlu diminimalkan melalui data evaluasi berkala.
Kebijakan fiskal tetap mengutamakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pelaksanaan MBG perlu diperbaiki agar manfaatnya dirasakan secara nyata. Dengan demikian, debat publik dapat mendorong pelaksanaan yang lebih efektif.
