Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana mendorong pemerataan pembangunan pusat data atau data center nasional, termasuk memperluas pengembangannya ke wilayah Indonesia timur. Langkah ini disiapkan untuk menjawab konsentrasi infrastruktur digital yang selama ini masih bertumpu di kawasan barat Indonesia.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun master plan dan roadmap data center. Menurut dia, pemerataan tersebut penting agar kebutuhan komputasi, penyimpanan data, dan pengolahan informasi dapat ditopang secara lebih seimbang di seluruh wilayah.
Pemerataan Data Center
Wayan menegaskan bahwa data center tidak lagi sekadar tempat penyimpanan data. Fasilitas ini telah menjadi tulang punggung ekonomi digital dan aset strategis dalam pengembangan teknologi berbasis data.
Ia mengatakan kebutuhan komputasi besar terus meningkat seiring pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI). Kondisi itu membuat distribusi data center yang merata menjadi semakin penting untuk menjaga ketahanan ekosistem digital nasional.
Selama ini, sebagian besar pusat data masih berada di wilayah barat Indonesia. Karena itu, Komdigi menilai perlu ada strategi baru agar pertumbuhan infrastruktur digital tidak terkonsentrasi di satu kawasan saja.
Pemerintah berharap pemerataan tersebut dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia timur. Di saat yang sama, langkah itu diharapkan mampu mengurangi kesenjangan infrastruktur antardaerah.
Infrastruktur Penunjang Timur
Dalam pengembangan data center di Indonesia timur, Komdigi akan melihat kesiapan infrastruktur pendukung secara menyeluruh. Faktor seperti jaringan fiber optik dan akses ke sistem kabel laut menjadi pertimbangan utama.
Wayan menyebut lokasi pembangunan harus terhubung dengan infrastruktur yang memadai agar dapat berfungsi optimal. Ketersediaan cable landing station juga dinilai penting karena menjadi penghubung ke jaringan global.
Menurut dia, tanpa dukungan konektivitas yang kuat, pengembangan data center akan sulit berjalan efisien. Karena itu, pemerintah ingin memastikan wilayah yang dipilih benar-benar siap dari sisi teknis dan operasional.
Komdigi menilai pembangunan infrastruktur digital tidak bisa dipisahkan dari ekosistem konektivitas yang lebih luas. Dengan fondasi yang kuat, pusat data di timur diharapkan mampu bersaing dan menarik minat industri.
Koordinasi Lintas Lembaga
Selain kesiapan teknis, pemerintah juga menyiapkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini diperlukan karena pembangunan data center melibatkan banyak aspek perizinan dan dukungan layanan publik.
Wayan menjelaskan bahwa proses tersebut mencakup penyediaan listrik, izin lingkungan, hingga izin bangunan. Seluruh tahapan itu perlu dirapikan agar pengembangan berjalan lebih cepat dan terukur.
Ia menambahkan, koordinasi dengan PLN juga menjadi bagian penting dalam memastikan pasokan energi tersedia secara andal. Selain itu, aspek ketersediaan air dan tata kelola lingkungan turut menjadi perhatian utama.
Menurut Komdigi, penyederhanaan koordinasi akan membantu memberikan kepastian bagi investor. Dengan proses yang lebih tertib, pembangunan pusat data di berbagai daerah dapat dipercepat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Investasi Data Center
Pemerintah membuka peluang investasi seluas-luasnya dalam pengembangan data center di Indonesia. Namun, pengembangannya tetap diarahkan pada efisiensi, keberlanjutan, dan manfaat jangka panjang bagi ekonomi digital nasional.
Salah satu konsep yang didorong adalah green data center. Pendekatan ini menekankan efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan.
Komdigi menilai skema investasi yang tepat akan mempercepat perluasan pusat data ke berbagai wilayah. Dengan demikian, pertumbuhan industri digital tidak hanya terpusat di barat, tetapi juga menjangkau timur Indonesia.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap Indonesia memiliki fondasi data center yang lebih kuat dan merata. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung transformasi digital nasional secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
