Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pemerataan pembangunan pusat data atau data center nasional, dengan fokus memperluas pengembangan ke wilayah Indonesia timur. Kebijakan ini disiapkan untuk menjawab konsentrasi infrastruktur digital yang selama ini masih bertumpu di kawasan barat Indonesia.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun master plan dan roadmap data center agar distribusinya lebih seimbang. Langkah tersebut dinilai penting di tengah lonjakan kebutuhan komputasi, penyimpanan data, dan dukungan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.
Pemerataan Data Center Nasional
Wayan menegaskan bahwa data center kini bukan lagi sekadar fasilitas penyimpanan data. Infrastruktur tersebut telah menjadi tulang punggung ekonomi digital dan fondasi pengembangan layanan berbasis data.
Menurut dia, kebutuhan komputasi besar akan terus meningkat seiring berkembangnya ekosistem digital di Indonesia. Karena itu, pembangunan pusat data perlu diarahkan agar tidak hanya terpusat di wilayah barat.
Komdigi menilai pemerataan ini dapat memperkuat daya saing nasional dalam jangka panjang. Selain itu, distribusi infrastruktur yang lebih merata juga diharapkan membantu daerah timur ikut menikmati pertumbuhan ekonomi digital.
Infrastruktur Penunjang Jadi Kunci
Dalam menentukan lokasi pembangunan, pemerintah akan memperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung di wilayah timur. Sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan antara lain jaringan fiber optik dan akses ke sistem kabel laut atau cable landing station.
Wayan menjelaskan, lokasi data center harus terhubung dengan jaringan global agar efisien dan andal. Tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai, pengembangan pusat data akan menghadapi kendala operasional.
Komdigi juga menilai kesiapan konektivitas menjadi syarat utama bagi investasi data center. Karena itu, pemetaan wilayah prioritas akan dilakukan berdasarkan kelayakan teknis dan akses jaringan.
Koordinasi Perizinan Diperkuat
Selain soal infrastruktur, pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini diperlukan karena pembangunan data center melibatkan banyak aspek perizinan dan dukungan layanan publik.
Wayan menyebut ada kebutuhan koordinasi terkait pasokan listrik dari PLN, ketersediaan air, izin lingkungan, hingga izin bangunan. Menurut dia, seluruh proses tersebut perlu dirapikan agar pembangunan berjalan lebih cepat dan pasti.
Komdigi ingin memastikan setiap tahapan dapat berlangsung secara terintegrasi. Dengan koordinasi yang baik, hambatan administratif diharapkan dapat dikurangi tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap aturan.
Investasi Berbasis Keberlanjutan
Pemerintah membuka peluang investasi seluas-luasnya dalam pengembangan data center nasional. Namun, investasi tersebut tetap diarahkan agar berjalan efisien dan berkelanjutan.
Salah satu pendekatan yang didorong adalah penerapan konsep green data center. Model ini dinilai penting untuk menekan konsumsi energi sekaligus mendukung pengembangan infrastruktur digital yang lebih ramah lingkungan.
Melalui kebijakan ini, Komdigi berharap pusat data tidak lagi terkonsentrasi di barat Indonesia. Pembangunan yang lebih merata diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital di timur dan mengurangi kesenjangan infrastruktur antarwilayah.
