Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan porsi telur dalam program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendongkrak konsumsi telur peternak.
Usulan ini disampaikan setelah rapat dengan asosiasi dan koperasi peternak ayam telur, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Gizi Nasional (BGN) di kantor kementerian ini, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/5/2026).
Langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan telur nasional tetap terjamin meski stok nasional masih surplus.
Permintaan Telur MBG
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, memimpin pembahasan untuk menambah porsi telur pada MBG.
Rapat melibatkan asosiasi dan koperasi peternak ayam telur, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas opsi kebijakan.
Tujuan utama adalah menstabilkan harga dan memastikan pasokan telur cukup bagi program MBG.
Agung menegaskan kesiapan menyesuaikan harga beli telur mengikuti regulasi yang ditetapkan Bapanas.
Ia juga menyinggung perlunya mendistribusikan telur dari daerah surplus ke daerah defisit agar harga tidak terlalu terpaku pada satu wilayah.
Kebijakan ini dirancang untuk menjaga kesinambungan pasokan sekaligus menjaga daya beli peternak.
Dalam rapat tersebut, adanya stok nasional yang surplus sekitar 13 persen disebut sebagai peluang untuk menolong daerah yang kurang berproduksi.
Para peserta menilai perlu koordinasi antardaerah untuk memperlancar aliran telur antar wilayah.
Hasil pertemuan tersebut akan menjadi dasar evaluasi kebijakan MBG ke depan.
Stok Telur Surplus
Kementerian menyampaikan bahwa stok telur nasional masih surplus sekitar 13 persen dari kebutuhan nasional.
Meskipun demikian, harga di beberapa daerah tetap bergejolak karena dinamika rantai pasok lokal.
Stok surplus ini dinilai bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan harga dengan mekanisme distribusi yang tepat.
Kebijakan distribusi diarahkan dari daerah produsen ke daerah defisit seperti Papua dan Maluku.
Agung menekankan perlunya mengatasi ketimpangan produksi melalui kerja sama lintas daerah.
Implementasi distribusi ini diharapkan memperlancar pasokan dan mengurangi tekanan harga di pasar lokal.
Pihak kementerian mencatat Papua dan Maluku memiliki produksi rendah sehingga harga di sana cenderung tinggi.
Salah satu fokus adalah memperkuat jaringan logistik agar telur bisa didistribusikan secara adil.
Pemerintah berkomitmen memupuk kerja sama antara produsen, distributor, dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga.
Solusi Distribusi Harga
GOPAN menyoroti peran tengkulak sebagai faktor penekan harga telur di tingkat peternak.
Herry Dermawan mengatakan harga saat ini jauh lebih rendah dari biaya produksi yang berkisar Rp24.000 per kilogram.
Ia mendesak pemerintah menindak middleman yang dianggap mempermainkan harga.
Pihak GOPAN juga meminta Satgas Pangan melakukan pengawasan ketat agar harga tidak dipermainkan pihak lain.
Herry menegaskan bahwa harga Rp21.000 di tingkat peternak tidak mencerminkan kenyataan biaya produksi.
Dia menegaskan bahwa harga jual di tingkat peternak seharusnya sejalan dengan biaya produksi agar peternak tidak merugi.
Kementerian menyatakan akan meninjau langkah-langkah untuk menyeimbangkan biaya produksi melalui intervensi pasar.
Dengan program MBG yang lebih adaptif, peternak diharapkan menerima harga yang lebih wajar.
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan mempercepat stabilisasi harga telur nasional.
