Kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Pulau Jawa ternyata tidak sama dengan daerah lain di Indonesia. Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan perbedaan itu dipengaruhi oleh kebutuhan cakupan, kontur wilayah, dan karakter pasar masing-masing daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi bertema Kajian Kebutuhan Energi Jaringan Telekomunikasi Selular di Indonesia, Rabu, 20 Mei 2026. Menurut Dr Mardi, jenis BTS yang dipasang tidak seragam, karena operator harus menyesuaikannya dengan kondisi lapangan dan target layanan.
Energi BTS dan kebutuhan jaringan
Dr Mardi menegaskan bahwa konsumsi energi BTS sangat tinggi karena perangkat ini harus melayani area yang luas. Kebutuhan tersebut juga terus meningkat seiring pertumbuhan jaringan seluler di Indonesia.
Ia mencontohkan, kebutuhan energi operasional Telkomsel pada 2023 hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan. Kondisi itu menunjukkan beban energi jaringan telekomunikasi masih menjadi tantangan besar.
Menurutnya, tren implementasi jaringan seluler di Indonesia masih akan didominasi 4G. Sementara itu, penerapan 5G masih terbatas sehingga kontribusi jaringan lama belum banyak berkurang.
Dr Mardi menilai operator harus menyesuaikan penggelaran BTS dengan kebutuhan pasar. Jika penempatan tidak tepat, konsumsi energi dapat membengkak tanpa menghasilkan efisiensi yang diharapkan.
Perbedaan tipe BTS di lapangan
Dalam penelitiannya, Dr Mardi mengumpulkan data dari salah satu operator di Indonesia. Data itu mencakup sekitar 8.500 BTS sites yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap titik sampel memiliki informasi tipe site, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari seluruh data tersebut, hampir 78 persen merupakan site makro.
Komposisi tipe BTS seperti ini penting dalam perhitungan energi. Sebab, kebutuhan infrastruktur di wilayah padat penduduk tidak dapat disamakan dengan daerah berkarakter geografis berbeda.
Ia menyebut profil masyarakat di Kalimantan dan Papua, misalnya, sangat berbeda dengan Jakarta. Perbedaan itu membuat desain jaringan harus mengikuti kebutuhan nyata di tiap wilayah.
Faktor sosial ekonomi penentu
BRIN juga menilai bahwa aspek sosial ekonomi memengaruhi model kebutuhan BTS. Dr Mardi menjelaskan, penelitian tersebut menggunakan tiga faktor utama sebagai dasar validasi.
Ketiga faktor itu adalah population density, development index, dan digital society index. Parameter tersebut dipakai untuk melihat keterkaitan antara pertumbuhan jaringan dan kondisi masyarakat.
Menurutnya, tanpa penyesuaian terhadap faktor-faktor itu, pemodelan energi tidak akan menggambarkan kondisi Indonesia secara akurat. Karena itu, hasil analisis harus mempertimbangkan perbedaan karakter setiap daerah.
Ia menambahkan bahwa wilayah dengan kepadatan tinggi cenderung membutuhkan konfigurasi jaringan yang lebih kompleks. Akibatnya, konsumsi energi pun ikut meningkat seiring kebutuhan layanan yang lebih besar.
Implikasi bagi operator telekomunikasi
Temuan BRIN memberi sinyal bahwa operator perlu menerapkan strategi jaringan yang lebih adaptif. Penyesuaian ini penting agar efisiensi energi dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Di wilayah padat seperti Pulau Jawa, kebutuhan BTS bisa lebih besar karena trafik pengguna tinggi. Namun, daerah lain dengan karakteristik berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda pula.
Model penggelaran yang seragam dinilai kurang tepat untuk kondisi Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, analisis per wilayah menjadi kunci dalam perencanaan infrastruktur telekomunikasi.
Dengan pendekatan yang lebih presisi, operator dapat menekan pemborosan energi dan memperkuat layanan jaringan. Di sisi lain, hasil riset juga memperkaya dasar kebijakan pengembangan telekomunikasi nasional.
