Kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Pulau Jawa ternyata tidak sama dengan wilayah lain di Indonesia. Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan perbedaan itu dipengaruhi oleh kebutuhan cakupan, kontur wilayah, dan karakter pengguna di masing-masing daerah.
Dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi bertema Kajian Kebutuhan Energi Jaringan Telekomunikasi Selular di Indonesia, Rabu (20/5/2026), Dr Mardi menegaskan bahwa tidak semua tipe BTS dipasang dengan pola yang sama. Menurut dia, operator harus menyesuaikan instalasi dengan target pasar, kondisi geografis, dan profil sosial ekonomi masyarakat agar konsumsi energi lebih efisien.
BTS dan Kebutuhan Energi
Dr Mardi menjelaskan bahwa konsumsi energi BTS sangat tinggi karena perangkat ini harus menjaga cakupan layanan secara luas dan berkelanjutan. Pada sisi operator, beban energi ini menjadi komponen penting dalam struktur biaya operasional jaringan.
Ia mencontohkan, kebutuhan energi operasional Telkomsel pada 2023 hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan. Kondisi itu menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan seluler masih menjadi salah satu pengguna energi terbesar di industri telekomunikasi.
Menurut dia, tren tersebut berpotensi terus meningkat seiring perkembangan jaringan seluler di Indonesia. Saat ini, implementasi 4G masih terus meluas, sedangkan penerapan 5G belum merata di banyak daerah.
Karena itu, pengelolaan energi BTS menjadi isu penting bagi operator dan pembuat kebijakan. Tanpa perencanaan yang tepat, kebutuhan energi dapat membengkak seiring bertambahnya jumlah site dan perluasan layanan.
Perbedaan BTS Antarwilayah
Dr Mardi menegaskan bahwa kebutuhan BTS di Pulau Jawa tidak bisa disamakan dengan wilayah lain seperti Kalimantan atau Papua. Setiap daerah memiliki kepadatan penduduk, bentuk wilayah, dan pola penggunaan layanan yang berbeda.
Menurut dia, operator harus menyesuaikan jenis BTS dengan kebutuhan cakupan di lapangan. Perbedaan kontur daerah juga memengaruhi jumlah site, daya pancar, dan efisiensi energi yang dibutuhkan.
Ia menyebutkan bahwa jika penyesuaian itu diabaikan, konsumsi energi bisa menjadi sangat tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena jaringan dipaksa melayani area yang sebenarnya memerlukan konfigurasi infrastruktur berbeda.
Dr Mardi menilai pendekatan seragam tidak akan menggambarkan kondisi telekomunikasi Indonesia secara akurat. Sebab, karakter masyarakat dan akses digital di wilayah padat penduduk jelas berbeda dibanding daerah dengan sebaran populasi yang lebih rendah.
Temuan Data BRIN
Dalam penelitiannya, Dr Mardi menggunakan data dari salah satu operator telekomunikasi di Indonesia. Data itu mencakup sekitar 8.500 BTS sites yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap sampel site memiliki informasi tipe, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari keseluruhan sampel, hampir 78 persen di antaranya merupakan site makro.
Komposisi tersebut menjadi penting dalam perhitungan kebutuhan energi jaringan. Proporsi site yang besar pada tipe tertentu akan memengaruhi hasil model dan membuat analisis lebih mendekati kondisi nyata di lapangan.
Ia menambahkan bahwa pemodelan energi harus disusun dengan mempertimbangkan struktur jaringan yang sesuai. Tanpa komposisi yang tepat, hasil analisis berisiko meleset dari kebutuhan operasional sesungguhnya.
Sosioekonomi dan Pemodelan BTS
Selain faktor teknis, Dr Mardi juga memasukkan unsur sosial ekonomi dalam validasi penelitiannya. Tiga indikator yang digunakan adalah population density, development index, dan digital society index.
Menurut dia, pendekatan tersebut membantu menggambarkan kebutuhan jaringan secara lebih realistis. Data teknis semata tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana BTS bekerja di lingkungan yang berbeda.
Ia menilai profil masyarakat di Jawa, Kalimantan, dan Papua memiliki pola kebutuhan layanan yang tidak sama. Perbedaan itu ikut menentukan kapasitas jaringan, kebutuhan energi, serta strategi penempatan BTS.
Dengan model yang mempertimbangkan aspek teknis dan sosial ekonomi, perencanaan infrastruktur telekomunikasi dapat menjadi lebih efisien. Pendekatan tersebut juga penting agar investasi jaringan seluler lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan tiap daerah.
