Kebutuhan energi base transceiver station atau BTS di Indonesia tidak bisa disamaratakan, karena tiap wilayah memiliki karakteristik layanan, kontur, dan kepadatan pengguna yang berbeda. Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan hal itu dalam webinar bertema kajian kebutuhan energi jaringan telekomunikasi seluler di Indonesia, Rabu (20/5/2026).
Ia menegaskan, tipe BTS yang dipasang di suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan cakupan dan kondisi wilayah setempat. Menurutnya, perbedaan antara Pulau Jawa dan daerah lain sangat memengaruhi desain jaringan, sehingga konsumsi energi operator juga tidak sama.
Kebutuhan Energi BTS
Dr Mardi menjelaskan bahwa konsumsi energi BTS tergolong tinggi karena perangkat ini harus menjaga cakupan layanan di banyak titik sekaligus. Dalam operasional operator telekomunikasi, beban energi jaringan dapat menjadi komponen terbesar dalam penggunaan listrik tahunan.
Ia mencontohkan, pada 2023 konsumsi energi operasional Telkomsel hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi BTS menjadi isu penting bagi industri telekomunikasi nasional.
Menurut Dr Mardi, tren implementasi jaringan seluler di Indonesia masih akan mendorong kenaikan kebutuhan energi. Hal ini terjadi karena jaringan 4G masih terus berkembang, sementara penerapan 5G belum merata dan masih terbatas di sejumlah wilayah.
Ia menambahkan, operator harus menyesuaikan kapasitas BTS dengan target pasar, kebutuhan trafik, serta kondisi geografis daerah. Tanpa penyesuaian tersebut, konsumsi energi berpotensi semakin tinggi dan tidak efisien.
Perbedaan Wilayah Indonesia
Berdasarkan penelitiannya, Dr Mardi mengolah data dari salah satu operator di Indonesia yang memiliki sekitar 8.500 BTS sites. Data itu tersebar di 20 kabupaten dan kota pada tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap point site sampel mencakup beragam tipe jaringan, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari keseluruhan sampel tersebut, hampir 78 persen di antaranya merupakan site makro.
Menurutnya, komposisi BTS yang berbeda di tiap wilayah sangat berpengaruh terhadap perhitungan energi jaringan. Profil masyarakat di Kalimantan dan Papua, misalnya, tidak sama dengan karakter pengguna di Jakarta.
Karena itu, model perhitungan energi harus menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Jika tidak, hasil pemodelan tidak akan benar-benar menggambarkan kondisi nyata di Indonesia.
Faktor Sosioekonomi Penentu
Dalam validasi penelitiannya, Dr Mardi menggunakan tiga faktor sosioekonomi sebagai acuan analisis. Ketiga faktor itu adalah population density, development index, dan digital society index.
Ketiga variabel tersebut dinilai penting untuk membaca pola kebutuhan jaringan di suatu daerah. Kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, dan perilaku masyarakat digital dapat memengaruhi kebutuhan BTS secara langsung.
Dengan pendekatan itu, penyesuaian kapasitas dan tipe BTS dapat dilakukan lebih akurat. Operator juga berpeluang merancang jaringan yang lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Ia menekankan bahwa wilayah padat seperti Pulau Jawa memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan daerah lain yang lebih tersebar. Perbedaan ini menjadi alasan utama mengapa desain BTS tidak bisa dibuat seragam untuk seluruh Indonesia.
Implikasi Bagi Operator
Hasil kajian tersebut memberi sinyal bahwa efisiensi energi jaringan harus menjadi perhatian utama operator. Di tengah ekspansi layanan data, pengelolaan BTS yang sesuai kebutuhan daerah akan membantu menekan biaya operasional.
Penyesuaian jaringan juga penting untuk mendukung pemerataan layanan telekomunikasi di berbagai wilayah. Daerah dengan karakter geografis berbeda memerlukan strategi infrastruktur yang berbeda pula agar kualitas sinyal tetap optimal.
BRIN menilai kajian kebutuhan energi jaringan seluler dapat menjadi dasar bagi operator dalam menentukan investasi jaringan. Pendekatan berbasis data akan membantu perusahaan menghindari pemborosan sekaligus menjaga keandalan layanan.
Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengembangan telekomunikasi di Indonesia harus mempertimbangkan faktor lokal secara serius. Dengan begitu, kebutuhan BTS di Pulau Jawa dan daerah lain dapat disesuaikan secara lebih tepat dan efisien.
