Perbedaan kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia menjadi sorotan dalam kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan bahwa tiap daerah memiliki kebutuhan jaringan yang berbeda. Penjelasan itu disampaikan dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi bertema Kajian Kebutuhan Energi Jaringan Telekomunikasi Selular di Indonesia, pada Rabu, 20 Mei 2026. Menurut dia, perbedaan kontur wilayah, target pasar operator, dan kebutuhan cakupan jaringan membuat tipe BTS tidak bisa disamakan.
Dr Mardi menegaskan bahwa konsumsi energi BTS sangat tinggi karena perangkat ini harus melayani cakupan wilayah yang luas dan terus aktif sepanjang waktu. Ia mencontohkan, kebutuhan operational energy demand operator telekomunikasi Telkomsel pada 2023 hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan. Kondisi tersebut masih berpotensi meningkat seiring tren implementasi jaringan seluler di Indonesia yang masih didominasi 4G. Sementara itu, implementasi 5G disebut masih sangat terbatas sehingga tekanan pada jaringan eksisting tetap besar.
Kebutuhan Energi BTS Berbeda
Dr Mardi menjelaskan bahwa operator harus menyesuaikan BTS dengan target pasar masing-masing wilayah. Penyesuaian itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan layanan dan kondisi kontur daerah. Jika hal tersebut diabaikan, konsumsi energi dapat membengkak tanpa efisiensi yang memadai. Karena itu, perencanaan jaringan perlu dilakukan secara spesifik, bukan seragam untuk semua lokasi.
Dalam penelitiannya, Dr Mardi memperoleh data dari salah satu operator telekomunikasi di Indonesia. Data tersebut mencakup sekitar 8.500 BTS sites yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Setiap titik sampel memuat informasi jenis site, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari keseluruhan sampel, hampir 78 persen di antaranya merupakan site makro.
Menurut dia, proporsi BTS sites yang berbeda akan sangat memengaruhi perhitungan energi. Karakter masyarakat di Kalimantan dan Papua, misalnya, tidak dapat disamakan dengan Jakarta yang padat aktivitas dan penduduk. Karena itu, model perhitungan energi harus menyesuaikan kondisi sosial dan geografis di setiap daerah. Tanpa penyesuaian tersebut, hasil pemodelan berisiko tidak mencerminkan kondisi nyata di Indonesia.
Dr Mardi menambahkan bahwa validasi penelitiannya menggunakan tiga faktor sosioekonomi. Faktor tersebut meliputi population density, development index, dan digital society index. Ketiga indikator ini dipakai untuk melihat hubungan antara kebutuhan jaringan, karakter wilayah, dan konsumsi energi. Pendekatan itu dinilai penting agar perhitungan kebutuhan BTS menjadi lebih akurat dan relevan.
Kontur Wilayah Tentukan Instalasi
Jenis BTS yang dipasang di setiap daerah tidak selalu sama, karena kebutuhan cakupan jaringan berbeda-beda. Pada wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks, operator dapat memilih tipe site yang lebih sesuai agar layanan tetap stabil. Sebaliknya, area perkotaan padat membutuhkan desain jaringan yang berbeda karena trafik pengguna lebih tinggi. Dengan demikian, keputusan instalasi BTS selalu berkaitan dengan efisiensi dan kualitas layanan.
Dr Mardi menyebut kontur daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi. Daerah dengan medan sulit memerlukan pendekatan yang lebih cermat agar sinyal tetap menjangkau pengguna. Sementara itu, wilayah padat penduduk menuntut kapasitas jaringan yang lebih besar untuk menampung lonjakan trafik. Kombinasi kedua aspek tersebut membuat perencanaan BTS harus dilakukan secara terukur.
Ia juga menyoroti bahwa kebutuhan energi jaringan seluler akan terus meningkat jika ekspansi layanan tidak diimbangi dengan efisiensi. Operator perlu mempertimbangkan tidak hanya jumlah site, tetapi juga pola penggunaan energi di setiap lokasi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu menekan beban operasional dalam jangka panjang. Namun, tanpa desain jaringan yang sesuai, konsumsi energi akan tetap tinggi.
Dalam konteks Indonesia, perbedaan antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya menjadi sangat jelas. Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibanding banyak daerah lain. Di sisi lain, wilayah luar Jawa memiliki karakter geografis dan sosial yang jauh lebih beragam. Karena itu, perencanaan BTS perlu menyesuaikan kebutuhan lokal agar hasilnya efektif.
Data Sosioekonomi Jadi Acuan
Penelitian Dr Mardi menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi memiliki peran penting dalam pemodelan kebutuhan energi BTS. Population density digunakan untuk melihat tingkat kepadatan penduduk pada suatu wilayah. Development index dipakai untuk menggambarkan tingkat perkembangan daerah secara umum. Adapun digital society index menunjukkan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.
Ketiga faktor tersebut membantu peneliti membaca hubungan antara karakter wilayah dan kebutuhan jaringan. Semakin tinggi kepadatan dan aktivitas digital, semakin besar pula potensi beban jaringan yang harus ditanggung operator. Karena itu, pendekatan berbasis data menjadi penting dalam menyusun strategi pembangunan infrastruktur. Hasilnya diharapkan dapat mendukung efisiensi energi sekaligus menjaga kualitas layanan.
Dr Mardi menilai model yang tidak memasukkan unsur sosioekonomi akan sulit menggambarkan kondisi Indonesia secara utuh. Negara kepulauan ini memiliki keragaman wilayah, kepadatan, serta tingkat adopsi digital yang sangat berbeda. Oleh sebab itu, satu formula tidak bisa diterapkan untuk semua daerah. Perbedaan tersebut harus diakomodasi sejak tahap perencanaan jaringan.
Pendekatan yang lebih kontekstual juga dinilai dapat membantu operator menekan risiko pemborosan energi. Dengan data yang tepat, penempatan BTS dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Strategi itu pada akhirnya mendukung efisiensi biaya operasional dan pemerataan layanan. Dalam jangka panjang, pemodelan yang akurat akan memperkuat ketahanan jaringan seluler nasional.
Implikasi Bagi Operator Telekomunikasi
Temuan BRIN tersebut memberi sinyal penting bagi operator telekomunikasi dalam menyusun strategi ekspansi jaringan. Penempatan BTS perlu mempertimbangkan efisiensi energi, cakupan layanan, dan karakter wilayah secara bersamaan. Jika tidak, beban biaya operasional bisa meningkat tanpa diikuti peningkatan kualitas layanan yang sepadan. Kondisi ini akan semakin menantang di tengah pertumbuhan trafik data yang terus naik.
Operator juga dituntut untuk menyesuaikan infrastruktur dengan kebutuhan nyata pelanggan di lapangan. Perencanaan yang terlalu umum berpotensi menghasilkan jaringan yang kurang efisien di daerah tertentu. Sebaliknya, pendekatan yang berbasis wilayah dapat membantu mengoptimalkan kinerja site. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan penggunaan energi.
Di sisi lain, pemerintah dan pemangku kepentingan sektor telekomunikasi dapat menjadikan kajian ini sebagai referensi. Data mengenai kepadatan penduduk, indeks pembangunan, dan karakter digital masyarakat bisa dipakai untuk mendukung kebijakan infrastruktur. Dengan basis informasi yang lebih kuat, pemerataan akses digital dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Langkah tersebut juga selaras dengan kebutuhan transformasi digital nasional.
Dr Mardi menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa kebutuhan BTS di satu wilayah tidak dapat disamakan dengan wilayah lain. Pulau Jawa yang padat penduduk memiliki pola kebutuhan berbeda dibanding daerah lain di Indonesia. Karena itu, perhitungan energi dan desain jaringan harus mengikuti karakter lokal masing-masing. Pendekatan tersebut diyakini menjadi kunci untuk membangun jaringan seluler yang efisien dan adaptif.
