Kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Pulau Jawa berbeda dengan wilayah lain, karena dipengaruhi cakupan layanan, kontur daerah, dan karakter pengguna. Penjelasan itu disampaikan Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi, Rabu (20/5/2026).
Menurut Dr Mardi, tidak semua BTS dipasang dengan tipe yang sama, sebab operator harus menyesuaikan target pasar dan kebutuhan jaringan di setiap wilayah. Temuan risetnya menunjukkan, perbedaan itu berpengaruh langsung terhadap konsumsi energi yang sangat tinggi pada jaringan seluler di Indonesia.
Kebutuhan energi BTS
Dr Mardi menjelaskan, konsumsi energi BTS tergolong tinggi karena perangkat ini harus menjaga cakupan layanan secara luas. Pada operasional Telkomsel tahun 2023, kebutuhan energi jaringan disebut hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan.
Ia menambahkan, kebutuhan tersebut berpotensi terus meningkat seiring tren implementasi jaringan seluler di Indonesia. Jaringan 4G masih akan berkembang, sementara penerapan 5G dinilai masih sangat terbatas.
Menurutnya, tingginya kebutuhan energi tidak lepas dari cara operator membangun jaringan untuk memenuhi target layanan. Jika penempatan BTS tidak disesuaikan dengan kondisi wilayah, konsumsi listrik bisa membengkak tanpa efisiensi yang optimal.
Karena itu, pengelolaan energi jaringan telekomunikasi menjadi isu penting bagi operator. Perhitungan yang tepat akan membantu perusahaan menjaga kualitas layanan sekaligus menekan beban operasional.
Data penelitian BRIN
Dalam risetnya, Dr Mardi menggunakan data dari salah satu operator telekomunikasi di Indonesia. Data tersebut mencakup sekitar 8.500 site BTS yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap titik sampel memuat informasi tipe site, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari keseluruhan sampel, hampir 78 persen diketahui merupakan site makro.
Komposisi tersebut menjadi penting dalam perhitungan kebutuhan energi jaringan. Menurut Dr Mardi, proporsi site yang berbeda akan menghasilkan pola konsumsi energi yang tidak sama.
Ia menegaskan, kondisi sosial ekonomi daerah juga harus ikut dihitung agar model yang dibuat lebih akurat. Tanpa penyesuaian itu, hasil pemodelan tidak akan benar-benar menggambarkan kondisi jaringan di Indonesia.
Faktor sosioekonomi
Dr Mardi menyebutkan, validasi penelitiannya menggunakan tiga faktor sosioekonomi utama. Ketiganya adalah population density, development index, dan digital society index.
Ketiga indikator tersebut dipakai untuk melihat keterkaitan antara karakter wilayah dan kebutuhan jaringan telekomunikasi. Dengan pendekatan itu, model energi BTS dapat dibaca lebih dekat dengan kondisi lapangan.
Ia mencontohkan, profil masyarakat di Kalimantan dan Papua tentu berbeda dengan di Jakarta. Perbedaan itu membuat kebutuhan BTS tidak bisa disamakan antardaerah.
Karena itu, operator perlu memahami bahwa strategi pembangunan jaringan harus mengikuti karakter wilayah. Pendekatan seragam justru berisiko menghasilkan penggunaan energi yang tidak efisien.
Implikasi bagi operator
Hasil riset BRIN menunjukkan bahwa perencanaan BTS harus mempertimbangkan banyak variabel sekaligus. Cakupan layanan, kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, dan kebiasaan digital masyarakat saling memengaruhi kebutuhan energi.
Dengan perencanaan yang lebih presisi, operator dapat menempatkan perangkat secara lebih tepat sasaran. Langkah itu juga berpotensi menekan biaya operasional jaringan dalam jangka panjang.
Dr Mardi menilai, kebutuhan BTS di Pulau Jawa tidak dapat dijadikan patokan untuk seluruh Indonesia. Wilayah yang lebih luas, lebih jarang penduduk, atau memiliki kontur berbeda memerlukan pendekatan teknis yang berbeda pula.
Temuan tersebut menegaskan bahwa pengembangan jaringan seluler di Indonesia harus berbasis karakter daerah. Strategi yang adaptif akan membantu menjaga efisiensi energi sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
