China Chamber of Commerce melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 13 Mei 2026, untuk menyampaikan keluhan terkait kondisi investasi di Indonesia. Surat tersebut menyoroti kebijakan yang dinilai membebani dunia usaha, terutama terkait syarat retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Pihak pengusaha China menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu likuiditas operasional dan rencana ekspansi di masa mendatang.
Sejumlah pengusaha China menilai persyaratan tersebut akan merugikan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Mereka menekankan bahwa kelonggaran perlu diberikan agar perusahaan bisa menahan arus kas tanpa hambatan berlebihan. Dalam konteks ini, kekhawatiran terkait kemampuan memenuhi kebutuhan modal kerja menjadi fokus utama.
Pemerintah menilai kebijakan DHE SDA dirancang fleksibel dan disertai pengecualian tertentu agar tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan iklim investasi. Purbaya menegaskan bahwa jika perusahaan tidak meminjam uang di Indonesia, ada pengecualian tertentu yang bisa diterapkan, sehingga China tidak perlu khawatir. Upaya komunikasi dua arah dinilai menjadi bagian penting untuk menstabilkan kepentingan investor asing.
Kebijakan royalti dan Bea Keluar
Pengusaha China mengkhawatirkan rencana kenaikan tarif royalti mineral dan bea keluar karena diperkirakan meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia. Mereka menilai biaya tambah ini dapat mengerek daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain itu, kekhawatiran akan memperlambat investasi baru dan memperpanjang masa payback proyek di berbagai sektor turut disampaikan.
Pemerintah berargumen bahwa kebijakan tersebut bertujuan melindungi kepentingan negara karena sumber daya mineral merupakan aset strategis. Namun, pihak industri menilai langkah tersebut belum jelas implementasinya dan bisa menekan arus investasi. Konsultasi publik dan fase transisi disebut diperlukan untuk memastikan kebijakan tidak mengganggu iklim investasi secara berkelanjutan.
Meski demikian, hingga saat ini kebijakan itu belum diberlakukan secara definitif dan detail implementasinya belum dipublikasikan. Para pelaku industri menanti detail teknis mengenai bagaimana DHE SDA akan diimplementasikan secara praktis. Informasi yang jelas diharapkan dapat menenangkan investor asing maupun pelaku usaha domestik.
Langkah Respons Pemerintah
Pemerintah menegaskan dialog dua arah antara Indonesia dan pelaku usaha China saat ini berjalan untuk menyelesaikan kekhawatiran terkait kebijakan investasi. Pernyataan Menteri Keuangan menegaskan bahwa komplain telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi antarpemangku kepentingan. Pihak berwenang menilai komunikasi ini penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Sebagai bagian respons, pemerintah menegaskan fleksibilitas kebijakan DHE SDA dan potensi pengecualian untuk menjaga likuiditas perusahaan. Kebijakan itu dirancang untuk tetap menjaga iklim investasi kondusif sambil memastikan aset strategis negara dilindungi. Kementerian terkait berkomitmen menginformasikan detail lebih lanjut begitu tersedia, untuk menghindari kebingungan bagi investor.
Para pelaku industri menanti detail teknis mengenai bagaimana DHE SDA akan diimplementasikan secara praktis. Mereka ingin memastikan ada transparansi, standar evaluasi, dan jalur kelonggaran jika diperlukan. Penyampaian informasi yang jelas diharapkan dapat menenangkan investor China maupun pelaku usaha domestik.
