Meningkatnya investasi China di sektor teknologi digital Indonesia dinilai menghadirkan peluang ekonomi yang besar, sekaligus tantangan bagi kemandirian digital nasional. Dorongan pembangunan infrastruktur seperti jaringan 5G, pusat data, cloud, hingga smart city membuat Indonesia kian penting dalam peta ekspansi teknologi global. Sejumlah tokoh menilai pemerintah perlu memperkuat regulasi, keamanan siber, dan diversifikasi mitra agar tidak bergantung pada satu negara. Langkah itu dianggap krusial untuk menjaga manfaat investasi tetap sejalan dengan kedaulatan digital Indonesia.
Perhatian terhadap isu ini menguat karena arus modal asing di sektor digital tidak hanya menyangkut bisnis, tetapi juga penguasaan data, standar teknologi, dan kontrol infrastruktur vital. Di tengah persaingan geopolitik global, Indonesia disebut harus cermat memanfaatkan peluang tanpa kehilangan otonomi strategis. Karena itu, kebijakan pemerintah dinilai perlu bergerak lebih cepat dan lebih tegas dalam mengatur ekosistem digital nasional.
Investasi Digital dan Kedaulatan
Perwakilan Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto, menilai dominasi investasi digital China memang dapat mempercepat transformasi digital Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu sumber investasi dapat memunculkan risiko baru. Salah satunya adalah terbentuknya penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara. Menurut dia, pemerintah perlu mendorong diversifikasi rantai pasok agar ruang kendali nasional tetap terjaga.
Johanes juga menekankan pentingnya perluasan kerja sama teknologi dengan negara lain, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa. Diversifikasi mitra dinilai dapat memberi pilihan teknologi yang lebih seimbang bagi Indonesia. Dengan begitu, pembangunan ekosistem digital tidak hanya bergantung pada satu kekuatan ekonomi. Strategi itu juga dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerja sama internasional.
Ia menambahkan, investasi asing harus ditempatkan sebagai sarana mempercepat pembangunan kapasitas nasional. Jika tidak diimbangi dengan penguatan industri dan talenta lokal, investasi hanya akan menghasilkan ketergantungan baru. Karena itu, manfaat ekonomi perlu diarahkan agar dapat menumbuhkan kemampuan domestik. Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan kepentingan jangka panjang Indonesia.
Selain soal mitra, kepatuhan vendor asing terhadap aturan nasional juga menjadi perhatian utama. Johanes menyebut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, dan audit keamanan transparan harus dijalankan secara konsisten. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan infrastruktur digital akan semakin besar. Ia menilai penegakan aturan menjadi fondasi penting bagi kedaulatan digital.
Pasar Besar Menjadi Daya Tarik
Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra, Prof Teddy Mantoro, menilai Indonesia berada di posisi strategis dalam ekspansi digital China di Asia Tenggara. Ia menyebut pasar digital Indonesia sangat besar, mulai dari e-commerce hingga teknologi finansial. Kebutuhan terhadap infrastruktur seperti 5G, fiber optik, pusat data, dan cloud membuat Indonesia semakin menarik bagi investor asing. Menurutnya, kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai pasar penting dalam investasi digital global.
Teddy menilai peluang ekonomi hanya akan menjadi aset strategis bila Indonesia mampu mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik. Jika tidak, pembangunan infrastruktur digital justru berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang. Ia menekankan bahwa nilai tambah harus lahir di dalam negeri, bukan hanya pada kepemilikan aset oleh pihak luar. Karena itu, transfer pengetahuan dan penguatan industri lokal menjadi syarat penting.
Ia juga mengingatkan bahwa persaingan geopolitik kini tidak lagi terbatas pada sektor pertahanan atau perdagangan tradisional. Cloud, data, kecerdasan buatan, dan keamanan digital telah menjadi medan kompetisi baru antarnegara. Dalam konteks itu, Indonesia perlu memahami bahwa teknologi bukan sekadar alat ekonomi. Teknologi juga merupakan instrumen pengaruh strategis yang dapat memengaruhi arah kebijakan nasional.
Menurut Teddy, risiko yang harus diwaspadai antara lain ketergantungan pada satu vendor untuk infrastruktur kritis dan perpindahan data strategis ke yurisdiksi asing. Risiko lain adalah fragmentasi standar ekonomi digital di kawasan ASEAN yang dapat menghambat integrasi regional. Ia menilai diplomasi digital menjadi penting agar Indonesia tetap memperoleh manfaat teknologi. Pada saat yang sama, otonomi dan ketahanan nasional tidak boleh dikorbankan.
Risiko Siber Perlu Diantisipasi
Peneliti Australian Strategic Policy Institute, Gatra Priyandita, menyoroti proyek Digital Silk Road yang dikembangkan China di berbagai negara berkembang. Ia menyebut inisiatif itu bertujuan memperkuat posisi China sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital dan standar teknologi. Asia Tenggara menjadi salah satu target utama, termasuk melalui proyek 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, dan smart city. Menurutnya, skala investasi tersebut menunjukkan ambisi besar dalam membentuk ekosistem digital kawasan.
Gatra menilai investasi itu dapat mempercepat transformasi digital di Asia Tenggara. Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat ekonomi harus dibaca bersamaan dengan potensi risiko keamanan siber. Pengaruh strategis dari negara penyedia teknologi juga dinilai tidak bisa diabaikan. Karena itu, setiap kerja sama perlu disertai pengawasan yang memadai dan transparan.
Ia menekankan bahwa Indonesia perlu memperkuat regulasi pelindungan data pribadi secara konsisten. Selain itu, pemerintah harus mendiversifikasi vendor infrastruktur digital agar tidak terjebak pada ketergantungan tunggal. Peningkatan kapasitas keamanan siber nasional juga dinilai mendesak untuk melindungi sistem vital. Langkah-langkah itu akan membantu Indonesia menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan keamanan.
Gatra juga menilai penguatan kapasitas nasional harus mencakup kemampuan audit, deteksi ancaman, dan pengelolaan data lintas batas. Tanpa kesiapan tersebut, Indonesia berisiko menghadapi tekanan dari dinamika geopolitik digital yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa infrastruktur digital kini setara dengan infrastruktur strategis lain yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, kebijakan teknologi harus disusun dengan perspektif keamanan jangka panjang.
Diplomasi Teknologi Jadi Kunci
Brigjen TNI (Purn) Victor P Tobing menilai penguasaan teknologi menjadi faktor penting dalam menjaga kepentingan nasional suatu negara. Menurut dia, negara yang menguasai teknologi akan lebih mampu mengendalikan situasi dan mempertahankan kepentingan strategisnya. Dalam konteks itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar bagi teknologi asing. Indonesia juga perlu membangun kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan teknologi secara mandiri.
Victor mengingatkan bahwa rivalitas global di bidang digital terus meningkat dan akan berdampak langsung pada keamanan nasional. Ia menilai kesiapan Indonesia dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi harus diperkuat dari sekarang. Tanpa kemampuan adaptasi yang memadai, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi digital. Di sisi lain, ketergantungan teknologi dapat melemahkan posisi tawar negara di tingkat internasional.
Ia menyebut penguasaan teknologi bukan hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi juga soal kontrol strategis. Infrastruktur digital yang tidak dikelola dengan baik dapat membuka ruang kerentanan baru bagi negara. Karena itu, penguatan talenta, riset, dan industri lokal perlu berjalan beriringan dengan investasi asing. Kombinasi tersebut dinilai mampu menciptakan ketahanan digital yang lebih kokoh.
Dalam pandangan Victor, diplomasi teknologi menjadi instrumen penting agar Indonesia tidak hanya mengikuti arus persaingan global. Pemerintah perlu menempatkan kepentingan nasional sebagai acuan utama dalam setiap kerja sama digital. Dengan pendekatan itu, Indonesia dapat memetik manfaat investasi tanpa kehilangan kendali atas aset strategisnya. Arah kebijakan yang seimbang akan menentukan masa depan kedaulatan digital nasional.
