Indonesia dinilai perlu segera membangun bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Dorongan itu menguat seiring pengoperasian satelit Nusantara Lima, yang kembali menegaskan pentingnya akses mandiri ke luar angkasa bagi kepentingan konektivitas nasional.
Adi menuturkan, selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di bidang satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian dan peluncuran sejumlah satelit riset. Menurut dia, Indonesia harus naik kelas menjadi pemain utama dengan membangun ekosistem industri antariksa yang utuh.
Spaceport Biak Jadi Andalan
Adi menyebut Pulau Biak sebagai lokasi yang sangat strategis untuk pembangunan spaceport nasional. Posisi Indonesia di garis khatulistiwa membuat wilayah itu ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner.
Ia menjelaskan, keunggulan geografis Biak dapat memberi efisiensi besar dibandingkan lokasi peluncuran lain di dunia. Dalam paparannya, lokasi tersebut bisa menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral.
Menurut Adi, keunggulan itu menjadikan Indonesia sebagai lokasi paling strategis untuk satelit geostasioner di kawasan ekuator. Karena itu, pembangunan bandar antariksa dinilai bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pintu masuk menuju kemandirian teknologi.
Kemandirian Antariksa Nasional
Adi menegaskan akses menuju luar angkasa tidak dapat dibangun hanya oleh pihak swasta. Pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional harus bergerak dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Ia mengatakan, pembangunan spaceport nasional yang dipersiapkan bersama BRIN dan sejumlah negara mitra merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia. Dalam kerja sama itu, Rusia, India, dan Turki disebut ikut dilibatkan dalam pembahasan awal.
Selain infrastruktur peluncuran, Indonesia juga perlu memiliki sovereign capability atau kemampuan mandiri yang berkelanjutan di sektor antariksa. Hal itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, dan pengembangan talenta muda di bidang teknologi antariksa.
Ekosistem Satelit Masih Lemah
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Kondisi itu membuat Indonesia belum memiliki industri manufaktur satelit yang utuh meski kebutuhan domestiknya sangat besar.
Arif menilai minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia justru membutuhkan dukungan satelit yang andal untuk memperkuat konektivitas dan layanan publik.
Ia menekankan bahwa penguatan ekosistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keberanian industri untuk masuk lebih dalam. Tanpa basis industri yang solid, Indonesia akan terus berada pada posisi pengguna dalam rantai ekonomi antariksa global.
Regulasi Dipercepat Pemerintah
Pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan untuk mendukung pengembangan sektor antariksa nasional. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, serta KBLI 2025 yang mulai memasukkan manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Arif menyebut langkah regulasi tersebut menjadi sinyal bahwa negara mulai serius membangun ekosistem antariksa dari hulu ke hilir. Aturan yang lebih jelas diyakini dapat membuka jalan bagi investasi, riset, dan transfer teknologi yang selama ini masih terbatas.
Indonesia juga tengah mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak yang dinilai mendukung aktivitas peluncuran satelit regional. Dalam pandangan BRIN, fasilitas itu akan menjadi fondasi penting bagi penguatan kedaulatan teknologi nasional.
Arif menambahkan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Target akhirnya adalah menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
