Indonesia didorong segera membangun bandar antariksa nasional di Pulau Biak, Papua, sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian teknologi luar angkasa. Gagasan ini mengemuka di tengah kebutuhan Indonesia untuk tidak lagi sekadar menjadi pengguna teknologi satelit dari luar negeri. Dengan posisi geografis di garis khatulistiwa, Biak dinilai memiliki keunggulan peluncuran yang sulit ditandingi lokasi lain. Dorongan itu juga muncul seiring kebutuhan membangun ekosistem industri antariksa yang utuh, dari riset hingga peluncuran.
Adi menuturkan, selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di dunia satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada operasi satelit dan peluncuran sejumlah satelit riset. Ia menilai akses mandiri ke luar angkasa harus segera diwujudkan agar Indonesia dapat menjadi pemain, bukan hanya pengguna. Pernyataan itu disampaikan usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta. Dalam pandangannya, satelit adalah infrastruktur strategis yang menyatukan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Potensi Biak bagi Antariksa
Adi menyebut Pulau Biak memiliki posisi yang sangat strategis untuk pembangunan bandar antariksa nasional. Letaknya di garis khatulistiwa dinilai ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Kondisi tersebut memberi keunggulan teknis yang penting bagi efisiensi misi antariksa. Karena itu, Biak dipandang layak menjadi pusat peluncuran satelit regional.
Menurut Adi, lokasi Biak dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen dibandingkan Cape Canaveral. Selain itu, kapasitas muatan satelit dapat meningkat sampai 25 persen. Keunggulan ini membuat Indonesia memiliki nilai tawar besar dalam industri peluncuran antariksa. Ia menilai posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai lokasi yang sangat strategis di kawasan ekuator.
Adi juga menekankan, kehadiran bandar antariksa bukan sekadar proyek infrastruktur. Fasilitas itu akan menjadi pintu masuk menuju kemandirian akses luar angkasa yang selama ini belum dimiliki Indonesia. Tanpa akses yang kuat, Indonesia berisiko terus bergantung pada negara lain untuk kebutuhan satelit. Menurut dia, kemandirian tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang konsisten dan arah pembangunan jangka panjang.
Ekosistem Industri Satelit
Di sisi lain, Indonesia dinilai masih menghadapi kelemahan besar pada ekosistem industri satelit nasional. Kepala BRIN Arif Satria mengakui bahwa investasi swasta dan kolaborasi industri masih sangat minim. Akibatnya, Indonesia belum memiliki industri manufaktur satelit yang utuh. Padahal, kebutuhan domestik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat besar.
Arif menjelaskan, penguatan ekosistem antariksa memerlukan peran pemerintah, lembaga riset, dunia usaha, dan mitra internasional. Ia menilai pembangunan spaceport tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta secara mandiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi syarat utama agar proyek besar itu berjalan berkelanjutan. Tanpa kerja sama tersebut, Indonesia akan sulit mengejar ketertinggalan teknologi.
PSN disebut turut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra seperti Rusia, India, dan Turki juga dikaitkan dalam pembahasan kerja sama. Dukungan ini menunjukkan bahwa proyek antariksa Indonesia mulai mendapat perhatian internasional. Meski demikian, Arif menekankan bahwa kepemilikan kemampuan harus tetap berpusat di dalam negeri.
Regulasi dan Dukungan Politik
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan untuk memperkuat sektor antariksa nasional. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa. Selain itu, rancangan aturan pengelolaan spaceport juga tengah disiapkan. KBLI 2025 pun mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Menurut Arif, regulasi yang ada menjadi fondasi penting untuk menarik investasi dan memperjelas arah industri. Namun, kebijakan saja tidak cukup tanpa dukungan politik yang kuat dan konsisten. Ia menilai pembangunan antariksa memerlukan komitmen lintas pemerintahan agar tidak berhenti di tengah jalan. Keberlanjutan program menjadi faktor penentu dalam membangun sovereign capability.
Pengembangan talenta muda juga masuk dalam agenda penting untuk memperkuat kemampuan antariksa nasional. Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi peluncuran, manufaktur, dan pengelolaan satelit. Tanpa tenaga ahli yang memadai, kemandirian antariksa akan sulit diwujudkan. Karena itu, pendidikan dan riset harus bergerak seiring dengan pembangunan infrastruktur.
Agenda Indonesia 2045
Arif menilai seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Targetnya adalah membangun ekonomi antariksa nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi. Sektor ini juga diharapkan mendorong kemakmuran dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional. Dalam jangka panjang, antariksa dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi baru.
Ia menegaskan, Indonesia harus menentukan posisinya dalam lima tahun ke depan. Pilihannya adalah menjadi peserta ekonomi antariksa, atau ikut mendefinisikan arah industrinya. Menurut dia, keputusan tersebut akan sangat menentukan daya saing Indonesia di masa depan. Momentum saat ini dinilai tepat untuk mempercepat langkah konkret.
Dengan keunggulan geografis, kebutuhan domestik yang besar, dan dukungan regulasi, Indonesia memiliki peluang untuk membangun ekosistem antariksa yang lebih kuat. Namun, peluang itu hanya akan berarti jika diikuti investasi, kolaborasi, dan keberanian politik. Pembangunan spaceport di Biak menjadi simbol dari ambisi tersebut. Dari sana, Indonesia ingin melangkah dari pengguna menjadi pemain utama dalam ekonomi antariksa.
