Indonesia didorong mempercepat pembangunan bandar antariksa nasional di Pulau Biak, Papua, untuk memperkuat kemandirian teknologi luar angkasa dan mengurangi ketergantungan pada fasilitas asing. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya kebutuhan satelit nasional, sementara kemampuan industri dalam negeri dinilai masih terbatas pada operasi dan peluncuran riset.
Wacana tersebut mengemuka setelah peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, ketika sejumlah pihak menilai Indonesia perlu membangun ekosistem antariksa yang utuh. Posisi geografis Indonesia di garis khatulistiwa disebut memberi keuntungan strategis untuk peluncuran satelit dan pengembangan ekonomi antariksa nasional.
Bandar Antariksa Biak
Adi menilai Indonesia memiliki modal geografis yang sangat kuat untuk menjadi pusat peluncuran satelit di kawasan ekuator. Ia menyebut Pulau Biak sebagai lokasi yang layak untuk bandar antariksa nasional karena dinilai efisien dan strategis. Keunggulan itu, menurut dia, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang industri antariksa Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa lokasi Biak berpotensi menghemat bahan bakar hingga 15 persen dibandingkan Cape Canaveral. Selain itu, kapasitas muatan satelit juga dapat meningkat sampai 25 persen. Keuntungan teknis tersebut membuat Biak dinilai lebih kompetitif untuk misi orbit ekuatorial maupun geostasioner.
Adi menegaskan bahwa akses menuju luar angkasa tidak cukup hanya mengandalkan perusahaan swasta. Pemerintah, lembaga riset, sektor industri, dan mitra internasional perlu membangun kerja sama yang terarah. Menurut dia, kemandirian antariksa hanya dapat dicapai jika seluruh unsur bergerak dalam satu ekosistem.
Ekosistem Satelit Nasional
Selama lebih dari 50 tahun berkecimpung di dunia satelit, Indonesia disebut masih berada pada tahap pengguna teknologi. Kemampuan nasional dinilai belum berkembang menjadi produsen yang memiliki rantai industri lengkap. Kondisi ini membuat Indonesia kerap bergantung pada layanan luar negeri untuk kebutuhan strategis.
Satelit dipandang sebagai infrastruktur penting yang menghubungkan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi itu juga mencakup daerah terpencil seperti Miangas dan Pulau Rote. Karena itu, keberadaan industri satelit nasional dinilai tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal integrasi wilayah.
Adi mengatakan Indonesia harus berani bertransformasi dari sekadar pengguna menjadi pemain dalam ekonomi antariksa. Ia menilai pembangunan ekosistem industri yang utuh merupakan syarat utama. Tanpa itu, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain yang lebih dahulu membangun kapasitas peluncuran dan manufaktur satelit.
Regulasi dan Kolaborasi
Di sisi kebijakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan untuk mendukung pengembangan sektor antariksa. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa. Selain itu, tengah disusun aturan pengelolaan spaceport dan pembaruan klasifikasi usaha melalui KBLI 2025.
Arif Satria menilai regulasi tersebut penting untuk membuka jalan bagi industri manufaktur satelit dan peluncuran satelit sebagai sektor resmi. Namun, aturan saja belum cukup tanpa dukungan investasi dan kolaborasi industri. Menurut dia, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun ekosistem yang benar-benar kuat.
Sejauh ini, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara mitra, termasuk Rusia, India, dan Turki. BRIN disebut terlibat dalam persiapan pembangunan spaceport nasional di Biak. Kolaborasi lintas negara dinilai dapat mempercepat transfer teknologi sekaligus memperkuat kapasitas dalam negeri.
Visi Ekonomi Antariksa
Arif menegaskan bahwa pembangunan sektor antariksa harus dikaitkan dengan visi Indonesia 2045. Ekonomi antariksa nasional diyakini mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi dan meningkatkan kemakmuran. Di saat yang sama, sektor ini juga dapat memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia.
Ia menyebut kebutuhan domestik Indonesia sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu, penguatan industri satelit nasional dinilai bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan strategis. Tanpa kemampuan manufaktur dan peluncuran sendiri, Indonesia akan sulit mengoptimalkan peluang ekonomi antariksa.
Menurut Arif, pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan arah masa depannya di sektor ini. Negara ini bisa tetap menjadi peserta, atau mulai ikut mendefinisikan peta ekonomi antariksa global. Bagi dia, momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk membangun kemandirian yang berkelanjutan.
