Indonesia dinilai perlu mempercepat pembangunan bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Dorongan ini mengemuka seiring meningkatnya kebutuhan satelit untuk konektivitas nasional dan penguatan kedaulatan teknologi.
Adi menilai posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memberi keuntungan besar untuk peluncuran satelit, terutama dari Pulau Biak. Di sisi lain, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia masih terletak pada belum kuatnya ekosistem industri satelit nasional.
Bandar Antariksa dan Kedaulatan
Adi menyebut Indonesia sudah lebih dari 50 tahun berkecimpung di dunia satelit, namun kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian dan sejumlah misi riset. Karena itu, ia menilai Indonesia harus naik kelas dari sekadar pengguna menjadi pemain dalam ekonomi antariksa.
Ia menegaskan satelit memiliki peran strategis sebagai benang digital yang menyatukan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Fungsi itu juga mencakup daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote, yang membutuhkan konektivitas andal untuk layanan publik.
Menurut Adi, akses menuju luar angkasa tidak dapat dibangun sendiri oleh sektor swasta tanpa dukungan negara. Ia menilai diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, pelaku usaha, serta mitra internasional.
Biak Jadi Lokasi Strategis
Pulau Biak dinilai memiliki nilai strategis tinggi untuk pembangunan spaceport nasional karena letaknya dekat garis khatulistiwa. Kondisi itu membuat wilayah tersebut ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner.
Adi menjelaskan, lokasi Biak dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan meningkatkan kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Menurut dia, keunggulan itu memberi posisi tawar yang sangat besar bagi Indonesia di kawasan peluncuran satelit regional.
Ia menambahkan bahwa posisi geografis Indonesia menjadikan wilayah ini sebagai lahan parkir paling strategis bagi satelit geostasioner di area ekuator. Karena itu, pembangunan bandar antariksa di Biak dipandang sebagai langkah penting untuk membuka akses mandiri ke luar angkasa.
Ekosistem Industri Satelit
Di tempat terpisah, Arif Satria mengakui Indonesia masih belum memiliki ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Ketiadaan manufaktur satelit yang utuh membuat Indonesia belum mampu memanfaatkan kebutuhan domestik yang sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Ia menilai minimnya investasi swasta dan belum solidnya kolaborasi industri menjadi hambatan utama. Akibatnya, rantai nilai industri antariksa nasional belum terbentuk secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Meski demikian, pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting untuk mendukung sektor ini. Aturan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan pengelolaan spaceport, serta KBLI 2025 yang mulai mengakui manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Menuju Ekonomi Antariksa
Arif menyebut pembangunan spaceport di Pulau Biak juga sedang dipersiapkan untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional. Ia mengatakan langkah itu sejalan dengan visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional yang lebih kompetitif.
Menurut dia, sektor antariksa dapat membuka lapangan kerja bernilai tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Pada saat yang sama, penguasaan teknologi antariksa akan memperkuat kemandirian nasional dan daya saing Indonesia di tingkat global.
Arif menegaskan bahwa lima tahun ke depan akan menjadi periode penentu bagi Indonesia. Pilihan yang diambil akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi peserta ekonomi antariksa, atau ikut mendefinisikannya.
