Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki iklim investasi melalui Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Langkah ini bertujuan memperlancar perizinan dan mengurangi hambatan bagi pelaku usaha di Indonesia.
Purbaya menjelaskan mekanisme saluran aduan Debottlenecking sebagai upaya menjaga kepercayaan investor berbisnis dan berinvestasi di negara ini.
Ia menegaskan bahwa regulasi akan disesuaikan berdasarkan masalah nyata yang diungkapkan pelaku usaha, disampaikan dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026.
Iklim Investasi Membaik
Purbaya menjelaskan bahwa setiap pekan Satgas Debottlenecking menyelenggarakan sidang untuk menyelesaikan satu hingga dua kasus pengusaha.
Kebiasaan ini dinilai efektif karena masalah nyata dihadapi pelaku usaha bisa diselesaikan lebih cepat.
Ia menilai mekanisme tersebut mempercepat kepastian berbisnis dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Sejak layanan Debottlenecking dibuka pada 16 Desember 2025, total pengaduan yang masuk mencapai 142.
Dari jumlah tersebut, 83 pengaduan telah dibahas secara terbuka dan 45 di antaranya telah diselesaikan.
Angka-angka ini menunjukkan progres awal mekanisme yang dirancang untuk mengurai kendala investasi.
Purbaya menegaskan mekanisme ini efektif dan efisien dalam memfasilitasi kekhawatiran investor mengenai perizinan dan kelancaran proses bisnis.
Ia juga mengajak para duta besar serta pelaku usaha global untuk melaporkan kendala yang dihadapi.
Ia menegaskan hambatan dapat dihapus sesegera mungkin meski prosesnya memerlukan waktu tertentu.
Keterlibatan Swasta
Purbaya mengajak investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi di Indonesia dengan keyakinan penuh.
Ia berjanji akan menghapus hambatan secepat mungkin meski prosesnya bisa berlangsung dalam satu atau beberapa tahap.
Kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, dan penegakan hukum yang konsisten dinilai kunci meningkatkan keterlibatan sektor swasta.
Ajakan tersebut menekankan bahwa peran sektor swasta sangat penting karena belanja pemerintah hanya sekitar 10 persen terhadap perekonomian.
Sumbangan 90 persen dari sektor swasta diharapkan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, iklim bisnis yang lebih baik menjadi syarat utama mencapai target tinggi pertumbuhan.
Tanpa partisipasi swasta yang signifikan, pertumbuhan di atas 6 persen sulit dicapai dan target 8 persen pada 2029 menjadi tantangan.
Purbaya menekankan perlunya keterlibatan swasta melalui iklim bisnis yang lebih baik, kebijakan yang kredibel, serta kerangka hukum yang kuat.
Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi fondasi untuk mendorong investasi jangka panjang.
