Pemerintah menegaskan kebijakan baru tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam akan disosialisasikan lebih dulu kepada investor dan pelaku usaha, sebelum transisi ekspor ke PT DSI dimulai pada 1 Juni mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan seluruh pihak akan memperoleh penjelasan lengkap agar tidak terjadi kebingungan di tengah perubahan sistem.
Di saat yang sama, pasar saham merespons kebijakan tersebut dengan tekanan pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, IHSG sempat menguat, namun kemudian berbalik melemah dan ditutup turun 0,82 persen ke level 6.318,50.
IHSG Terkoreksi Usai Kebijakan
IHSG bergerak di zona merah sepanjang perdagangan setelah pengumuman kebijakan baru terkait tata kelola ekspor komoditas SDA. Indeks sempat menguat lebih dari 1 persen ke level 6.459,55, sebelum akhirnya berbalik arah. Pada penutupan, IHSG turun 52,179 poin ke posisi 6.318,50.
Tekanan pada indeks terjadi di tengah kekhawatiran pelaku pasar terhadap penyesuaian mekanisme ekspor. Meski demikian, pemerintah menilai respons pasar masih wajar karena kebijakan baru masih berada dalam tahap awal penerapan. Pelaku usaha disebut akan mendapat penjelasan bertahap agar proses transisi lebih jelas.
Pergerakan IHSG juga menunjukkan bahwa pasar sangat peka terhadap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan komoditas strategis. Kondisi ini membuat investor cenderung mencermati detail aturan sebelum mengambil keputusan. Pemerintah pun berupaya menjaga agar transisi tidak memicu gangguan pada aktivitas ekspor.
Airlangga Jamin Sosialisasi Lengkap
Airlangga menegaskan tidak ada alasan bagi investor maupun pelaku usaha untuk khawatir. Ia menyebut pemerintah akan memberikan penjelasan sebelum 1 Juni agar semua pihak memahami alur kebijakan baru. Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari proses transisi.
Ia menjelaskan bahwa pada tahap awal, pemerintah lebih dulu menerapkan keterbukaan dalam bentuk pelaporan. Mekanisme itu disiapkan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri tanpa tergesa-gesa. Dengan begitu, kebijakan baru dapat dipahami secara menyeluruh sebelum diterapkan penuh.
Penjelasan kepada investor juga akan dilakukan agar kebijakan tidak menimbulkan salah tafsir di lapangan. Pemerintah ingin memastikan komunikasi berjalan jelas, terutama pada sektor yang terdampak langsung. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan kelancaran ekspor.
Masa Transisi Tetap Berjalan
Selama tiga bulan pertama, ekspor masih dapat dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Airlangga menyebut skema ini berlaku untuk sektor existing seperti batu bara, CPO, dan feronikel. Dalam periode tersebut, perusahaan juga wajib melakukan pelaporan langsung kepada Danantara.
Pemerintah menargetkan masa transisi digunakan untuk menyempurnakan sistem yang sedang dibangun. Airlangga menyebut proses itu sebagai upaya fine tuning agar implementasi berjalan lebih rapi. Dengan begitu, perubahan tata kelola tidak mengganggu kelancaran ekspor yang sudah berlangsung.
Skema bertahap ini diharapkan memberi ruang adaptasi bagi pelaku usaha. Pemerintah menilai penyesuaian sistem lebih efektif dilakukan melalui proses bertahap dibanding perubahan mendadak. Karena itu, fase transisi menjadi periode penting untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan stabil.
Fokus Pada Transparansi Ekspor
Kebijakan baru ini berkaitan dengan pembentukan PT DSI yang akan mengelola tata kelola ekspor komoditas SDA secara lebih transparan. Pemerintah menempatkan keterbukaan sebagai kunci untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola ekspor yang lebih tertib dan mudah dipantau.
Di sisi lain, perubahan tersebut juga menjadi perhatian pelaku pasar karena menyangkut komoditas besar yang berkontribusi terhadap perdagangan nasional. Saat kebijakan diumumkan, reaksi pasar langsung terlihat pada pergerakan IHSG. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara kebijakan pemerintah dan sentimen investor.
Pemerintah berharap transisi ke PT DSI dapat diterima sebagai bagian dari modernisasi sistem ekspor. Dengan sosialisasi yang lebih luas, pelaku usaha diharapkan memahami arah kebijakan dan menyesuaikan proses bisnis mereka. Jika komunikasi berjalan efektif, pasar dinilai berpeluang kembali stabil setelah periode penyesuaian.
