Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG berbalik arah dan melemah tajam pada perdagangan Rabu, setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pada pukul 11.19 WIB, indeks tercatat turun 2,25 persen ke level 6.227,41, setelah sebelumnya sempat menguat lebih dari 1 persen ke 6.459,55.
Pergerakan tersebut terjadi di tengah reaksi pasar terhadap rencana pemerintah mengatur ekspor komoditas strategis melalui BUMN. Kondisi itu membuat tekanan jual meningkat, sementara mayoritas saham bergerak di zona merah dan sektor basic industry menjadi yang paling tertekan.
IHSG Tertekan Pasar
Tekanan pada IHSG terlihat jelas ketika indeks berbalik arah dari penguatan menjadi pelemahan dalam waktu singkat. Berdasarkan data RTI Business, penurunan terjadi setelah pasar mencermati isi pidato Presiden Prabowo.
Dalam perdagangan sesi tersebut, sebanyak 135 saham menguat, 548 saham melemah, dan 127 saham stagnan. Komposisi ini menunjukkan sentimen negatif mendominasi pergerakan bursa domestik.
Sepanjang 2026, IHSG juga tercatat melemah hingga 27,64 persen. Koreksi yang dalam ini menandakan investor masih dibayangi ketidakpastian kebijakan dan arah pasar global.
Meski sempat dibuka dengan optimisme, pasar kemudian merespons hati-hati terhadap kebijakan baru pemerintah. Arah perdagangan yang berubah cepat menjadi sinyal bahwa pelaku pasar masih sensitif terhadap isu regulasi sektor strategis.
Sektor Saham Paling Tertekan
Basic industry menjadi sektor yang paling tertekan dalam perdagangan kali ini dengan penurunan 5,75 persen. Tekanan terbesar datang dari saham-saham yang memiliki eksposur pada komoditas dan bahan baku strategis.
PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA menjadi salah satu saham yang paling disorot setelah turun hingga auto reject bawah 14,74 persen ke Rp2.660 per saham. Pelemahan tajam ini mencerminkan aksi jual yang kuat dari investor.
Selain itu, PT Barito Pacific Tbk atau BRPT melemah 7,31 persen ke harga Rp7,31 per saham. PT Amman Mineral International Tbk atau AMMN juga terkoreksi 7,26 persen ke level Rp2.950 per saham.
Pergerakan saham-saham tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan terkait ekspor SDA langsung memengaruhi sentimen pada emiten terkait. Investor tampak menilai perubahan tata kelola berpotensi mengubah arus bisnis di sektor komoditas.
Isi Kebijakan Ekspor SDA
Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI, Prabowo menyampaikan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan itu disebut sebagai langkah untuk memastikan pemanfaatan SDA memberi dampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis. Menurutnya, negara perlu memiliki kendali yang lebih kuat atas alur penjualan sumber daya alam ke luar negeri.
Ia juga menyebut seluruh penjualan ekspor SDA akan dikelola melalui BUMN. Dengan skema ini, pemerintah ingin menata ulang rantai ekspor agar lebih terukur dan memberikan nilai tambah.
Kebijakan tersebut mencakup komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferro alloy. Penunjukan BUMN sebagai pengelola diharapkan membuat tata niaga ekspor lebih tertib dan transparan.
Dampak ke Arah Pasar
Pengumuman kebijakan baru biasanya memicu penyesuaian harga di bursa, terutama pada saham yang berkaitan langsung dengan komoditas. Kondisi itu terlihat dari besarnya tekanan pada saham-saham di sektor basic industry dan tambang.
Pelaku pasar cenderung menunggu kejelasan aturan turunan dari PP tersebut sebelum mengambil posisi baru. Sikap hati-hati ini membuat volume jual meningkat di sejumlah saham besar.
Di sisi lain, pemerintah menilai penguatan tata kelola ekspor dapat menciptakan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Namun, pasar saham umumnya merespons lebih cepat terhadap ketidakpastian kebijakan dibandingkan proyeksi manfaat jangka panjang.
Dengan IHSG yang kembali tertekan, investor diperkirakan akan memantau pernyataan resmi pemerintah dan respons emiten terkait. Arah perdagangan berikutnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pasar menilai kebijakan ini mendukung pertumbuhan usaha.
