Perseteruan antara Ratu Sofya dan rumah produksi HAS Pictures memanas setelah muncul dugaan penolakan promosi film Dosa Penebusan atau Pengampunan. Polemik ini mencuat usai Ratu Sofya mengaku keberatan dengan adegan intim dalam produksi tersebut, sementara pihak produksi menilai ada kewajiban kontraktual yang belum dipenuhi.
Kuasa hukum HAS Pictures, Takwa, menegaskan bahwa persoalan pribadi Ratu Sofya dengan keluarga bukan menjadi ranah perusahaan. Ia menyebut pihak produksi hanya meminta kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama dijalankan secara profesional.
Somasi HAS Pictures
HAS Pictures menyampaikan somasi setelah menilai Ratu Sofya tidak memenuhi rangkaian promosi film yang telah diperjanjikan. Menurut Takwa, langkah itu diambil karena perusahaan ingin memastikan kerja sama tetap berjalan sesuai kontrak.
Ia menegaskan, perusahaan tidak berkewajiban masuk ke dalam persoalan komunikasi keluarga yang melibatkan ayah, ibu, dan anak. Karena itu, HAS Pictures meminta perkara pribadi tidak dicampuradukkan dengan hubungan kerja dalam produksi film.
Takwa juga menyebut pihak produksi sebelumnya sudah memberi kesempatan kepada Ratu Sofya untuk menyelesaikan persoalan secara baik. Meski begitu, perusahaan tetap menunggu iktikad baik dari yang bersangkutan agar kewajiban promosi dapat dipenuhi.
Keberatan Ratu Sofya
Polemik ini bermula ketika Ratu Sofya buka suara soal ketidaknyamanannya terhadap adegan intim dalam film tersebut. Ia mengaku merasa dieksploitasi hingga akhirnya memilih tidak mengikuti rangkaian promosi film.
Dalam pernyataannya, Ratu Sofya juga menyebut adanya tekanan dari lingkungan keluarga yang membuat dirinya semakin keberatan. Kondisi itu kemudian memicu perdebatan publik mengenai batas kenyamanan pemain dalam sebuah produksi film.
Di sisi lain, HAS Pictures menilai alasan keluarga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari kewajiban yang telah disepakati. Perbedaan pandangan inilah yang membuat persoalan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka antara pemain dan rumah produksi.
Sikap hukum produser
Takwa mengatakan HAS Pictures membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut masih menunggu perkembangan sikap dari Ratu Sofya.
Menurutnya, pihak produksi ingin menyelesaikan persoalan secara profesional tanpa memperpanjang konflik di ruang publik. Karena itu, HAS Pictures masih memberi ruang bagi penyelesaian damai sebelum keputusan lebih jauh diambil.
Ia menambahkan, perusahaan akan mempertimbangkan seluruh langkah yang diperlukan jika kewajiban dalam kontrak tetap tidak dijalankan. Dalam pandangan HAS Pictures, kepastian hukum penting agar kerja sama di industri film tetap berjalan tertib.
Isu pornografi dibantah
HAS Pictures juga membantah tudingan adanya unsur pornografi dalam produksi maupun penayangan film tersebut. Takwa menegaskan seluruh proses pembuatan film dilakukan sesuai aturan perfilman yang berlaku di Indonesia.
Ia menyebut pihaknya memahami batasan etika dan tata krama yang harus dijaga dalam produksi film. Karena itu, setiap adegan diklaim telah melalui pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan standar industri.
Takwa menambahkan, tudingan mengenai pornografi tidak sejalan dengan proses yang dijalankan sejak awal produksi. Dengan demikian, pihaknya berharap publik menilai persoalan ini secara proporsional sambil menunggu penyelesaian antara kedua belah pihak.
