Aliansi G20 EMPOWER menyoroti hambatan besar bagi perempuan dalam ekonomi global, terutama bagi pelaku UMKM.
Kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses ke ekonomi digital dan pasar menjadi kendala utama.
Peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret menjadi momen untuk menegaskan kebutuhan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta demi mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menekankan perlunya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.
Ia menjelaskan komitmen aliansi untuk memperkuat kolaborasi melalui advokasi global, data yang terukur, dan program yang berkelanjutan.
Keterangan tersebut disampaikan bertepatan dengan IWD 2026 untuk menegaskan upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan perempuan.
Kolaborasi Akses Finansial
Rinawati menjelaskan bahwa tantangan utama meliputi akses pembiayaan yang tidak merata bagi UMKM perempuan.
Kesenjangan ini menghambat pertumbuhan usaha, menunda investasi, serta membatasi ekspansi ke pasar internasional.
Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran bagi para pelaku usaha.
Rinawati menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan.
Ia menyebut inisiatif seperti Best Practice Playbook dan KPI Dashboard sebagai landasan kerja yang lebih terukur.
Selain itu, program Showcase Women-Led Businesses telah mengangkat pelaku perempuan sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Rinawati menyatakan bahwa Komunike 2025 menyoroti kesenjangan pembiayaan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan perlunya percepatan akses ke ekonomi digital.
Langkah teknis mencakup Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal dan perluasan implementasi WE-Finance Code.
Ia menambahkan bahwa upaya ini diperlukan untuk memperkuat ekosistem inklusif bagi pelaku perempuan di berbagai sektor.
Inisiatif dan Implementasi
Langkah tindak lanjut mencakup pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal.
Portal tersebut diharapkan menjadi jembatan berbagi praktik terbaik antarn negara anggota dan pelaku usaha.
Selain itu, implementasi WE-Finance Code diperluas untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi perempuan pengusaha.
G20 EMPOWER mendorong penguatan Global Advocates Network agar advokasi kebijakan lebih luas dampaknya.
Pengembangan lima kelompok kerja utama menjadi fokus untuk memantau kemajuan di bidang kepemimpinan, STEAM dan inovasi, kewirausahaan, advokasi, serta kebijakan dan pemantauan.
Kerangka kerja ini dirancang agar progres terukur dengan indikator yang jelas.
Rinawati menekankan bahwa komitmen perlu diterjemahkan menjadi implementasi berbasis data.
Upaya lintas sektor diperlukan agar dampak program tidak hanya terasa hari ini, tetapi berkelanjutan.
Kolaborasi publik-swasta yang kuat menjadi kunci sukses program pemberdayaan ekonomi perempuan.
Momentum IWD 2026
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai tepat untuk memperkuat agenda pemberdayaan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Kerja sama tersebut mencakup pengarusutamaan gender, kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan.
Kolaborasi lintas kementerian dan pelaku usaha dianggap penting untuk mempercepat implementasi program.
Yessie D Yosetya, Chair G20 EMPOWER Indonesia, menegaskan bahwa peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemberdayaan ekonomi perempuan.
Ia menyatakan bahwa diperlukan kolaborasi lebih kuat, implementasi terukur, dan ekosistem yang membuka akses ke kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor adalah kunci agar perempuan tidak hanya menjadi peserta, tetapi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Rinawati menekankan bahwa diperlukan data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, dan pengembangan talenta untuk menjaga program tetap berkelanjutan.
Ia mengajak semua pihak terkait untuk berkontribusi dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan.
Dengan kolaborasi publik-swasta yang kuat, perempuan dapat berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
