Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku UMKM, menjelang peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses ke ekonomi digital dan pasar disebut masih menjadi tantangan utama. Situasi itu dinilai menuntut kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan jejaring advokasi global. Di Indonesia, agenda tersebut juga dipandang penting untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan, momentum IWD 2026 harus dimanfaatkan untuk mendorong langkah konkret, bukan sekadar seremonial. Ia menegaskan bahwa perempuan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu mendapat akses yang lebih setara terhadap pembiayaan, kepemimpinan, inovasi, dan pasar. Menurutnya, penguatan kebijakan lintas sektor menjadi kunci agar pemberdayaan ekonomi perempuan memberi dampak nyata. Hal itu, lanjutnya, sejalan dengan arah kerja G20 EMPOWER yang menempatkan perempuan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
G20 EMPOWER dan Ekonomi Perempuan
Rinawati menjelaskan bahwa G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan secara lebih efektif. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekosistem usaha yang inklusif. Ia menilai pendekatan itu penting untuk menjawab hambatan struktural yang masih dihadapi perempuan di berbagai negara.
Dalam Presidensi Indonesia pada 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai ditempatkan sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif diperkuat, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Program tersebut dirancang untuk memudahkan pertukaran praktik baik dan pengukuran capaian secara lebih transparan. Dengan cara itu, kontribusi perempuan di sektor ekonomi dapat terlihat lebih jelas dan terarah.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu menekankan tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Menurut Rinawati, fokus tersebut relevan dengan kebutuhan perempuan saat ini. Sebab, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait modal, tetapi juga akses pengetahuan dan peluang pasar.
Rinawati menambahkan bahwa Komunike 2025 kembali menyoroti kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Masalah lain yang muncul adalah rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan lambatnya akses menuju ekonomi digital. Ia menilai, temuan itu menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih responsif dan berbasis data. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan tersebut berisiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Langkah Tindak Lanjut Terukur
Untuk menindaklanjuti tantangan tersebut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga mendorong perluasan implementasi WE-Finance Code agar pembiayaan bagi usaha perempuan semakin luas. Selain itu, Global Advocates Network diperkuat untuk memperluas dukungan lintas negara. Menurut Rinawati, seluruh langkah itu harus dijalankan secara sistematis agar hasilnya dapat diukur.
G20 EMPOWER juga tengah mengembangkan lima kelompok kerja utama yang berfokus pada Women in Leadership, STEAM and Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy and Monitoring. Kelompok kerja itu disiapkan untuk memastikan setiap agenda memiliki arah yang jelas dan evaluasi yang konsisten. Dengan struktur tersebut, program pemberdayaan perempuan diharapkan tidak berhenti pada komitmen. Sebaliknya, program itu harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Rinawati menilai sinergi tersebut penting agar kebijakan nasional selaras dengan agenda global. Ia juga menyebut perlunya mendorong lebih banyak inisiatif yang dekat dengan kebutuhan perempuan di lapangan.
Sejumlah inisiatif lanjutan turut didorong, antara lain #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI. Di tingkat global, G20 EMPOWER juga mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu disebut sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Dengan kerangka itu, keberlanjutan program menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang.
Kolaborasi Publik dan Swasta
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan. Kemitraan tersebut dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan sangat bergantung pada keselarasan antarprogram. Karena itu, dukungan kebijakan dan pendanaan perlu bergerak seiring dengan penguatan kapasitas perempuan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun sistem yang kuat, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Menurutnya, ekosistem yang baik akan membuat program pemberdayaan tidak berhenti pada hasil jangka pendek. Sebaliknya, program itu dapat menghasilkan dampak yang bertahan lama dan lebih luas. Pendekatan berbasis data dinilai krusial agar setiap intervensi dapat dievaluasi secara objektif.
Rinawati menegaskan bahwa perempuan tidak cukup hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Perempuan juga harus menjadi penggerak utama dalam proses itu melalui akses yang setara terhadap peluang. Ia menyebut kolaborasi publik-swasta yang kuat akan mempercepat terciptanya ekosistem yang lebih adil dan produktif. Dalam pandangannya, pemberdayaan ekonomi perempuan adalah investasi strategis bagi masa depan ekonomi nasional.
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menambahkan bahwa IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui implementasi yang terukur. Ia menilai keberanian membangun ekosistem yang membuka akses kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar menjadi kebutuhan mendesak. Dengan langkah tersebut, agenda pemberdayaan perempuan dapat bergerak lebih nyata dan berkelanjutan.
Arah Komitmen Hingga Dua Ribu Tiga Puluh
Yessie menilai kolaborasi yang lebih kuat diperlukan agar berbagai komitmen tidak berhenti pada dokumen atau pernyataan resmi. Ia mendorong implementasi yang lebih terukur sehingga hasil program dapat dipantau secara jelas. Menurutnya, perempuan membutuhkan akses yang nyata, bukan hanya dukungan simbolik. Karena itu, setiap kebijakan harus dirancang agar memberi ruang yang lebih besar bagi partisipasi perempuan.
Ia menambahkan bahwa ekosistem yang inklusif harus mampu menjangkau perempuan di berbagai lapisan, termasuk pelaku UMKM dan generasi muda. Akses terhadap pembiayaan, pasar, dan inovasi perlu dibuka lebih luas agar partisipasi perempuan meningkat. Yessie menilai hal tersebut akan memperkuat daya tahan ekonomi di tengah tantangan global yang dinamis. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dapat menjadi bagian dari strategi pertumbuhan yang lebih sehat.
G20 EMPOWER berharap agenda yang dijalankan dapat terus berlanjut hingga 2030 melalui pembaruan kerangka kerja yang lebih relevan. Sustainability plan yang diusulkan dinilai penting untuk menjaga kesinambungan program dan memastikan dampaknya tetap terukur. Langkah itu juga memberi ruang bagi negara anggota untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan masing-masing. Dalam konteks Indonesia, kesinambungan tersebut dinilai penting untuk mendukung kebijakan nasional yang berpihak pada perempuan.
Dengan semakin kuatnya sinergi pemerintah, dunia usaha, dan jaringan global, pemberdayaan ekonomi perempuan diharapkan tidak lagi menjadi agenda tambahan. Sebaliknya, agenda itu diposisikan sebagai bagian inti dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. G20 EMPOWER menegaskan bahwa perempuan harus memperoleh akses yang setara untuk tumbuh bersama ekonomi. Jika itu terwujud, maka perempuan tidak hanya ikut dalam pertumbuhan, tetapi juga memimpinnya.
