Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hambatan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan perlunya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menyebut komitmen bersama harus diterjemahkan menjadi langkah yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Pesan itu menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi perlu memberi ruang lebih besar bagi perempuan sebagai penggerak utama.
Pemberdayaan perempuan dan ekonomi
Rinawati menjelaskan, G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi.
Penguatan tersebut dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Program itu dirancang agar kontribusi perempuan dapat dipantau secara lebih sistematis dan berbasis data. Dengan pendekatan tersebut, aliansi berharap kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi memberi dampak nyata.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu menempatkan tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Menurut Rinawati, arah tersebut sejalan dengan kebutuhan perempuan untuk memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi.
Tantangan akses bagi pelaku UMKM
Rinawati menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha milik perempuan. Ia juga menilai representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah, sehingga suara mereka belum sepenuhnya memengaruhi arah kebijakan. Selain itu, percepatan akses terhadap ekonomi digital dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan pasar yang semakin cepat.
Komunike 2025 turut menegaskan tantangan tersebut melalui sorotan atas kesenjangan pendanaan, rendahnya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, dan pentingnya akses digital yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan bersifat struktural dan tidak bisa diselesaikan dengan langkah parsial. Karena itu, intervensi kebijakan perlu diarahkan pada perbaikan ekosistem secara menyeluruh.
Sebagai tindak lanjut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, dan penguatan Global Advocates Network. Aliansi ini juga mengembangkan lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruh agenda itu diarahkan agar pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih konsisten dan dapat diukur hasilnya.
Kolaborasi lintas sektor
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama itu meliputi pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. G20 EMPOWER menilai sinergi lintas lembaga akan mempercepat lahirnya program yang lebih relevan bagi kebutuhan perempuan.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. Kolaborasi dengan IWAPI juga menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring dan dukungan bagi pelaku usaha perempuan. Langkah-langkah itu diharapkan dapat memperkuat talenta perempuan dari tahap awal hingga masuk ke ekosistem bisnis yang lebih luas.
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan ini sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Menurut Rinawati, keberlanjutan kebijakan menjadi kunci agar manfaat pemberdayaan tidak berhenti dalam jangka pendek.
Agenda menuju hasil berkelanjutan
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menekankan bahwa penguatan sistem harus dilakukan dari hulu ke hilir agar program tidak berjalan sporadis.
Menurutnya, sistem yang kuat perlu ditopang oleh data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, dan pengembangan talenta yang memadai. Dengan fondasi tersebut, program pemberdayaan perempuan dapat dirancang lebih tepat sasaran dan berdaya tahan. Tujuannya agar manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga berlanjut dalam jangka panjang.
Rinawati juga mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menilai kolaborasi publik-swasta yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, dan kemitraan lintas sektor akan menjadi kunci agar perempuan tidak hanya ikut dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangannya, perempuan harus menjadi penggerak utama dalam ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, turut menegaskan bahwa peringatan International Women's Day 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia menyatakan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi yang lebih terukur dan keberanian membangun ekosistem yang membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
