Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hambatan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar.
Isu tersebut kembali ditegaskan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. G20 EMPOWER menilai kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan jejaring global diperlukan agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemberdayaan Perempuan di G20
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan aliansi ini dibentuk untuk menjembatani pemerintah dan sektor swasta. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.
Menurut dia, G20 EMPOWER telah bergerak sejak diluncurkan pada 2019. Fokus utamanya mencakup kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai mendapat sorotan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard turut diperkuat.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, aliansi itu mengusung tema UHURU, yang menekankan kemandirian pendapatan dan keuangan perempuan. Tema ini mencakup kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan, pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Pemberdayaan Perempuan dan UMKM
Rinawati menilai tantangan terbesar masih berada pada akses pembiayaan dan ruang pengambilan keputusan. Ia menyebut kesenjangan itu menjadi penghambat utama bagi perempuan, terutama pelaku usaha kecil.
Komunike 2025 juga menyoroti masih lebarnya gap pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam posisi strategis dinilai belum sebanding dengan kontribusinya terhadap ekonomi.
G20 EMPOWER mendorong langkah lanjutan melalui pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi itu juga memperluas implementasi WE-Finance Code dan memperkuat Global Advocates Network.
Empat fokus kerja juga diperdalam, yakni Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruh agenda itu diarahkan agar program pemberdayaan memiliki dampak yang terukur dan berbasis data.
Pemberdayaan Perempuan dan Digital
Rinawati menilai momentum International Women's Day 2026 dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat agenda pemberdayaan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan.
G20 EMPOWER juga mendorong inisiatif lanjutan seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan.
Selain itu, aliansi tersebut membangun jalur pembinaan dari siswi hingga startup perempuan. Kolaborasi dengan IWAPI juga disiapkan untuk memperluas jaringan usaha dan pendampingan.
Rinawati menegaskan penguatan sistem menjadi kunci agar program tidak berhenti pada seremoni. Sistem itu mencakup data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, dan pengembangan talenta perempuan.
Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Penyempurnaan Terms of Reference juga dibahas untuk memastikan arah kerja yang konsisten.
Langkah itu dinilai sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025. Deklarasi tersebut menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati mengatakan Indonesia masih memiliki peluang besar memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan itu dapat diarahkan untuk mendukung UMKM, literasi digital, transisi energi inklusif, dan pembinaan talenta perempuan masa depan.
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menambahkan, peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum penguatan komitmen bersama. Ia menegaskan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui ekosistem yang membuka akses kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
