Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hambatan itu meliputi kesenjangan akses pembiayaan, keterbatasan keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta akses yang belum merata ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Di tengah momentum itu, aliansi menegaskan perlunya langkah yang lebih nyata untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, mengatakan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menilai, komitmen yang kuat harus diterjemahkan ke dalam implementasi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. G20 EMPOWER sendiri merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat kebijakan pemberdayaan perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini terus mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Pemberdayaan perempuan dan UMKM
Rinawati menyebut, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Langkah itu dilakukan melalui penguatan berbagai inisiatif, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar kebijakan tidak berhenti pada seremonial, melainkan menghadirkan dampak yang dapat diukur. Dengan begitu, perempuan dapat memperoleh ruang yang lebih besar dalam rantai pertumbuhan ekonomi.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini menitikberatkan pada tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Menurut Rinawati, arah tersebut sejalan dengan kebutuhan perempuan pelaku usaha di banyak negara. Akses terhadap pasar, teknologi, dan jejaring dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing mereka.
Komunike 2025 juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih membayangi perempuan dalam ekonomi global. Di antaranya adalah kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi dalam pengambilan keputusan, dan pentingnya percepatan akses ke ekonomi digital. Rinawati menilai, tantangan itu menunjukkan bahwa kemajuan belum merata bagi semua perempuan. Karena itu, agenda pemberdayaan perlu disusun dengan lebih presisi dan berbasis data.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal dan perluasan implementasi WE-Finance Code. Aliansi itu juga memperkuat Global Advocates Network serta mengembangkan lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Menurut Rinawati, langkah tersebut penting agar program berjalan sistematis dan memberi dampak nyata. Ia menekankan bahwa komitmen perlu diubah menjadi kerja bersama yang terukur.
Pemberdayaan perempuan di Indonesia
Di Indonesia, momentum International Women's Day 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Bentuk kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Rinawati menilai sinergi tersebut penting agar kebijakan nasional dan agenda global saling mendukung. Dengan kolaborasi itu, perempuan diharapkan mendapat ruang yang lebih luas untuk berkembang.
G20 EMPOWER juga mendorong sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital serta kepemimpinan perempuan. Selain itu, aliansi ini mendorong pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta memperluas kolaborasi dengan IWAPI. Rangkaian inisiatif itu dirancang untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan sejak tahap pendidikan hingga dunia usaha. Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk mencetak talenta perempuan masa depan.
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Peluang itu dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM.
Kemitraan lintas sektor disebut dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Rinawati menilai sistem yang kuat dibutuhkan mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Ia menambahkan, tujuan akhirnya adalah memastikan manfaat program tidak hanya dirasakan hari ini. Dampak yang berkelanjutan menjadi ukuran utama dari pemberdayaan yang berhasil.
Pemberdayaan perempuan berbasis data
Rinawati menekankan bahwa penguatan sistem menjadi syarat penting agar program pemberdayaan perempuan tidak berjalan sporadis. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dan dunia usaha membaca kebutuhan lapangan dengan lebih tepat. Monitoring yang konsisten juga diperlukan agar setiap inisiatif dapat dievaluasi secara terbuka. Dengan cara itu, program dapat disesuaikan tanpa kehilangan arah kebijakan.
Ia juga mengajak berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Kolaborasi publik-swasta yang kuat dinilai akan mempercepat pembukaan akses perempuan terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Dukungan kebijakan yang konsisten disebut sebagai fondasi agar program tidak terhenti di tengah jalan. Sementara itu, kemitraan lintas sektor akan memperluas jangkauan manfaat bagi lebih banyak perempuan.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menilai peringatan IWD 2026 harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur. Ia juga menekankan pentingnya keberanian membangun ekosistem yang benar-benar terbuka bagi perempuan.
Yessie menyebut, ekosistem tersebut harus membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Ia menilai, tanpa akses yang setara, perempuan akan sulit menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, komitmen dari pemerintah, dunia usaha, dan jejaring global perlu berjalan serentak. G20 EMPOWER menempatkan hal tersebut sebagai prioritas untuk memastikan pemberdayaan perempuan memberi hasil jangka panjang.
Pemberdayaan perempuan menuju 2030
Arah kebijakan G20 EMPOWER hingga 2030 menunjukkan bahwa isu pemberdayaan perempuan dipandang sebagai agenda jangka panjang. Aliansi ini ingin memastikan kerja sama yang dibangun tidak berhenti pada satu periode presidensi. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat program lebih konsisten di berbagai negara anggota G20.
Fokus pada perempuan pelaku UMKM juga memperlihatkan bahwa sektor usaha kecil masih menjadi pintu masuk penting bagi kemandirian ekonomi. Dengan dukungan pembiayaan, pendampingan, dan akses digital, perempuan dapat memperluas skala usaha mereka. Hal ini dinilai penting karena UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan berperan dalam perekonomian nasional. Jika diperkuat, sektor ini dapat menjadi motor pertumbuhan yang lebih inklusif.
Rinawati menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Menurutnya, perempuan yang kuat secara ekonomi akan memberi dampak pada keluarga, komunitas, dan perekonomian nasional. Karena itu, penguatan kebijakan, pendanaan, dan jejaring menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil dan kompetitif.
Dengan momentum International Women's Day 2026, G20 EMPOWER ingin menegaskan kembali bahwa kesetaraan ekonomi membutuhkan kerja nyata. Kolaborasi yang kuat, data yang presisi, dan kebijakan yang konsisten disebut sebagai kunci keberhasilan agenda ini. Bagi Indonesia, momentum tersebut menjadi peluang untuk memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, perempuan diharapkan bukan hanya menjadi bagian dari pertumbuhan, tetapi juga penggeraknya.
