Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu itu mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret, ketika dorongan untuk memperkuat peran perempuan kembali menjadi perhatian global.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, mengatakan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta diperlukan agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih efektif. Ia menegaskan, tantangan yang dihadapi perempuan mencakup akses pembiayaan, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta keterhubungan dengan ekonomi digital dan pasar.
Pemberdayaan perempuan dan UMKM
Rinawati menyebut G20 EMPOWER sebagai aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Menurut dia, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Langkah itu dijalankan melalui sejumlah inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER.
Rinawati menilai momentum tersebut penting karena perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kebijakan yang mendukung UMKM perempuan perlu terus diperluas agar dampaknya lebih merata.
Akses pembiayaan dan digital
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengangkat tema UHURU, yaitu Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini menekankan tiga fokus utama, yakni kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Rinawati menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta lambatnya akses menuju ekonomi digital. Menurutnya, hambatan itu menjadi penghalang besar bagi perempuan untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
Untuk menanggapi tantangan tersebut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, dan penguatan Global Advocates Network. Aliansi itu juga mengembangkan lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.
Kolaborasi lintas sektor
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan.
Rinawati juga menyebut berbagai inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. Selain itu, G20 EMPOWER mendorong kolaborasi dengan IWAPI agar jejaring usaha perempuan semakin kuat.
Ia menilai penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta, dibutuhkan agar program pemberdayaan perempuan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya menghasilkan dampak sesaat, melainkan memastikan hasil yang bertahan dalam jangka panjang.
Agenda perempuan hingga 2030
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi itu tetap berjalan hingga 2030. Langkah tersebut sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, mengatakan peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan dan implementasi yang terukur.
Yessie menegaskan, yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, keberanian membangun ekosistem yang inklusif, serta akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Dengan dukungan lintas sektor yang konsisten, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak utamanya.
