Aliansi G20 EMPOWER menegaskan masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM, menjelang peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Kendala itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, mengatakan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menilai agenda tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemberdayaan perempuan dan UMKM
Rinawati menjelaskan, G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi.
Penguatan tersebut dijalankan melalui sejumlah inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Menurut Rinawati, langkah itu membantu memperluas peran perempuan dalam rantai nilai ekonomi.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu menitikberatkan pada kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Pemberdayaan perempuan dan digital
Rinawati menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan dalam komunike 2025. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai masih rendah.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital. Menurutnya, perempuan perlu mendapat ruang yang sama untuk mengakses teknologi, pasar, dan pembiayaan.
G20 EMPOWER menindaklanjuti tantangan itu dengan mengaktifkan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga mendorong perluasan implementasi WE-Finance Code dan penguatan Global Advocates Network.
Selain itu, G20 EMPOWER mengembangkan lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruh agenda tersebut ditujukan agar komitmen tidak berhenti pada wacana, melainkan berdampak nyata dan berbasis data.
Pemberdayaan perempuan di Indonesia
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan.
G20 EMPOWER turut mendorong pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI. Menurut Rinawati, langkah ini penting untuk menyiapkan talenta perempuan masa depan.
Ia menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan tersebut dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan.
Pemberdayaan perempuan berkelanjutan
Secara global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu disebut sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati menegaskan perlunya penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Menurutnya, sistem yang kuat akan membuat program pemberdayaan perempuan lebih berkelanjutan.
Ia menambahkan, tujuan akhir dari seluruh agenda ini bukan hanya menghasilkan dampak sesaat. Pemberdayaan perempuan harus memberi manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Sementara itu, Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, mengatakan IWD 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia menilai pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada tataran wacana.
