Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu itu mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret, saat aliansi tersebut menyerukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta.
Hambatan yang disorot meliputi kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan bahwa komitmen yang ada harus diterjemahkan menjadi implementasi yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Rinawati menyebut G20 EMPOWER sebagai aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.
Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi itu mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi.
Berbagai inisiatif turut diperkuat, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Inisiatif tersebut dirancang untuk memperluas peluang perempuan agar lebih siap masuk ke rantai nilai ekonomi yang lebih besar.
Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini menempatkan kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan, pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM sebagai fokus utama.
Rinawati mengatakan Komunike 2025 kembali menyoroti lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai masih rendah dan akses terhadap ekonomi digital perlu dipercepat.
Menurutnya, tantangan tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural yang berlapis. Karena itu, kebijakan yang hanya bersifat simbolik tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha perempuan.
Langkah G20 EMPOWER
Untuk menindaklanjuti tantangan itu, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga mendorong perluasan implementasi WE-Finance Code agar akses pembiayaan perempuan semakin terbuka.
Langkah lain yang disiapkan mencakup penguatan Global Advocates Network dan pengembangan lima kelompok kerja utama. Kelompok kerja itu meliputi Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.
Rinawati menegaskan agenda tersebut harus dijalankan secara sistematis dan berbasis data. Dengan begitu, dampaknya tidak berhenti pada komitmen, tetapi benar-benar dirasakan oleh perempuan di lapangan.
Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan.
G20 EMPOWER juga mendorong sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. Kolaborasi dengan IWAPI juga disebut penting untuk memperluas literasi digital dan kepemimpinan perempuan.
Di tingkat global, aliansi itu mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar tetap berjalan hingga 2030. Yessie D. Yosetya menambahkan, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui ekosistem yang membuka akses terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
