Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan perlunya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menyebut komitmen bersama harus diterjemahkan menjadi implementasi yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Menurut dia, perempuan perlu memperoleh akses yang setara agar dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Rinawati mengatakan G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjawab hambatan yang masih dialami perempuan di berbagai negara.
Ia menjelaskan, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER turut diperkuat. Langkah itu dimaksudkan agar kontribusi perempuan lebih terlihat dalam agenda ekonomi global.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengangkat tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu memuat tiga fokus utama, yakni kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya soal akses, tetapi juga penguatan kapasitas.
Tantangan Akses dan Representasi
Rinawati menyoroti bahwa tantangan perempuan dalam ekonomi global masih cukup besar. Komunike 2025 menyoroti lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perempuan.
Ia menilai hambatan tersebut paling terasa pada pelaku UMKM perempuan yang kerap menghadapi keterbatasan modal dan jaringan usaha. Di sisi lain, akses menuju pasar digital masih belum merata, terutama bagi pelaku usaha di daerah. Situasi itu membuat daya saing usaha perempuan belum optimal.
Menurut Rinawati, agenda pemberdayaan perempuan perlu ditopang sistem yang kuat, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Tanpa itu, program yang dijalankan berisiko tidak berkelanjutan dan sulit diukur dampaknya. Karena itu, pendekatan berbasis data menjadi salah satu kunci utama.
Langkah Lanjutan G20 EMPOWER
Sebagai tindak lanjut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal dan perluasan implementasi WE-Finance Code. Aliansi ini juga memperkuat Global Advocates Network serta mengembangkan lima kelompok kerja utama. Langkah tersebut disusun untuk memastikan komitmen tidak berhenti pada pernyataan.
Lima kelompok kerja itu mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat kepemimpinan, inovasi, dan pengawasan program. Dengan demikian, hasilnya diharapkan lebih terukur dan berdampak nyata.
Rinawati menegaskan agenda ini sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Ia juga mendorong penyusunan Five-Year Sustainability Plan agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Penyempurnaan Terms of Reference disebut penting untuk menjaga kesinambungan kerja sama global.
Momentum Indonesia Hingga Global
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Pemerintah dan swasta dinilai perlu bergerak dalam satu arah yang sama.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan, mulai dari #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, hingga pembangunan pipeline dari siswi ke startup. Kolaborasi dengan IWAPI juga disebut sebagai bagian penting untuk memperluas literasi digital dan kepemimpinan perempuan. Inisiatif tersebut diharapkan memperkuat ekosistem talenta perempuan dari hulu ke hilir.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menilai IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian membangun ekosistem yang membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Dengan dukungan lintas sektor, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penggerak utamanya.
