Pembentukan badan usaha milik negara khusus ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI, dinilai dapat memperbesar penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan itu mampu menutup celah under invoicing yang selama ini merugikan fiskal.
Purbaya menyampaikan keyakinan tersebut saat menghadiri Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Jumat, 22 Mei 2026. Ia menilai, jika praktik pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga sebenarnya bisa ditekan, negara berpeluang memperoleh pendapatan dari pajak penghasilan, pajak ekspor, dan devisa yang lebih besar.
DSI dan penerimaan negara
Purbaya menyebut pembentukan DSI berpotensi membuat penerimaan negara meningkat signifikan. Ia bahkan memperkirakan pendapatan bisa naik dua kali lipat, bahkan lebih, jika pengawasan ekspor berjalan efektif.
Menurut dia, keuntungan itu tidak hanya datang dari pajak penghasilan. Negara juga dapat memperoleh tambahan dari pajak ekspor dan penerimaan lain yang selama ini tergerus praktik pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai.
Purbaya menegaskan dana yang berhasil diselamatkan dari praktik ilegal tersebut dapat dialokasikan untuk program pemerintah. Ia menyebut pendidikan dan pembangunan daerah sebagai dua sektor yang bisa menerima manfaat langsung.
Modus under invoicing
Purbaya menjelaskan, DSI lahir dari informasi yang diterima Presiden Prabowo Subianto mengenai praktik under invoicing. Dari temuan itu, ia kemudian memeriksa 10 perusahaan ekspor terbesar di Indonesia dengan menelusuri rute pengiriman barang.
Dari pemeriksaan tersebut, ia menemukan pola pengiriman dari Jakarta ke Amerika Serikat yang melewati pedagang perantara di Singapura. Namun, data nilai transaksi pada jalur itu dinilai tidak padu dan memunculkan selisih yang mencurigakan.
Ia mencontohkan adanya perbedaan harga yang signifikan antara pengiriman dari Indonesia ke Singapura dan dari Singapura ke Amerika Serikat. Menurut dia, kondisi tersebut membuat negara merugi karena basis pungutan pajak dan devisa menjadi lebih kecil dari seharusnya.
Peran BUMN ekspor
Melalui PT DSI, pemerintah ingin menghadirkan jalur ekspor yang lebih terkontrol. Purbaya mengatakan pengusaha yang ingin mengekspor nantinya hanya bisa melalui badan tersebut.
Skema itu diharapkan memudahkan pemerintah memantau transaksi dan memastikan nilai ekspor tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan begitu, ruang untuk manipulasi invoice dapat dipersempit secara sistematis.
Dalam pandangan Purbaya, mekanisme ini tidak hanya menjaga penerimaan pajak. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola arus devisa dari kegiatan ekspor.
Dampak bagi program pemerintah
Purbaya menilai tambahan penerimaan negara akan memberi ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah. Ia menegaskan bahwa pendapatan tersebut dapat dipakai untuk membiayai berbagai program prioritas.
Ia menyebut manfaatnya bisa dirasakan langsung pada sektor pendidikan dan pembangunan daerah. Dengan penerimaan yang meningkat, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk menjaga kesinambungan belanja publik.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada implementasi dan pengawasan yang konsisten. Jika pengendalian ekspor berjalan disiplin, pemerintah berharap kebocoran penerimaan dapat ditekan secara nyata.
