Kamar Dagang China mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 13 Mei 2026 berisi keluhan terkait iklim investasi di Indonesia.
Surat tersebut menjelaskan kekhawatiran atas sejumlah kebijakan yang dianggap membebani dunia usaha.
Fokus utama adalah persyaratan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang dinilai berisiko mengurangi likuiditas perusahaan.
DHE SDA dampak likuiditas
Surat yang beredar menyebut persyaratan 50% devisa ekspor ditempatkan di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun dapat menambah biaya transaksi.
Kebijakan itu dipandang menekan likuiditas perusahaan yang bergantung pada arus kas ekspor.
Keterangan resmi pemerintah menyebut kebijakan ini fleksibel dan memberikan pengecualian untuk menjaga kelangsungan operasi.
Para pelaku usaha China dalam suratnya menekankan dampak potensial pada likuiditas jangka pendek dan jangka panjang industri.
Mereka menilai kebutuhan menahan devisa di bank nasional bisa mengurangi kemampuan perusahaan untuk membiayai proyek ekspansi.
Pihak pemerintah berjanji meninjau implementasi kebijakan sambil menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Menurut penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan DHE SDA seharusnya tidak menjadi hambatan jika diberikan pengecualian bagi perusahaan yang tidak meminjam di Indonesia.
Ia menyatakan pemerintah telah mengklarifikasi hal ini kepada pihak pelaku usaha agar tidak terjadi salah paham.
Pernyataan itu menekankan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam desain kebijakan.
Royalti minerba dan bea keluar
Rencana kenaikan tarif royalti mineral dan bea keluar dinilai bisa meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi.
Kebijakan tersebut masih berupa rencana dan belum diberlakukan secara definitif.
Para pelaku industri menunggu detail implementasi agar dampaknya bisa diperkirakan secara akurat.
Para pengusaha menilai beban biaya tambahan bisa memperlebar jarak biaya operasional dengan keuntungan ekspor menurun.
Mereka juga menilai regulasi semacam ini perlu evaluasi berkala agar pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan daya saing industri.
Kementerian terkait belum menyampaikan kapan rancangan itu akan diberlakukan.
Pejabat pemerintah menegaskan tujuan kebijakan adalah melindungi sumber daya mineral sebagai aset strategis nasional.
Sementara itu, belum ada kepastian mengenai kapan perubahan ini akan diberlakukan secara resmi.
Calon penerapan tetap berada pada tahap perancangan sambil menimbang kepentingan pelaku industri dalam negeri.
Tanggapan pemerintah dan langkah lanjut
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan hubungan investasi Indonesia–China bersifat timbal balik dan bahwa kedua belah pihak perlu saling menjaga kepentingan.
Ia menekankan pemerintah telah mengangkat keluhan terkait praktik bisnis tidak sesuai aturan sebagai bagian dari komunikasi dua arah.
Menurutnya kebijakan nasional tetap mengutamakan stabilitas ekonomi sambil mendorong iklim investasi yang kondusif.
Dia mengungkapkan pemerintah telah mengkomunikasikan keluhan tersebut kepada pihak pengusaha China terkait praktik bisnis ilegal.
Purbaya menyatakan solusi harus mengacu pada aturan dan penegakan hukum yang jelas untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha.
Ia menegaskan negosiasi dua arah adalah bagian dari hubungan bilateral yang sehat.
Sehubungan DHE SDA, ia menyebut kebijakan itu dirancang fleksibel dengan sejumlah pengecualian untuk menjaga likuiditas perusahaan.
Penerapan detailnya belum dipublikasikan sehingga pelaku industri masih menunggu pedoman teknis.
Kebijakan nasional diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan negara dengan kebutuhan pelaku industri dan iklim investasi.
