Indonesia menegaskan komitmennya memperbaiki iklim investasi melalui Debottlenecking yang dibentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Inisiatif ini melibatkan para pemangku kepentingan utama serta asosiasi bisnis internasional dalam upaya mempercepat reformasi regulasi yang menghambat investasi. Acara International Seminar on Debottlenecking Channel di kantor Satgas P2SP, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026), disebut sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Menurut Purbaya, saluran aduan pengusaha melalui Debottlenecking merupakan pendekatan untuk menjaga kepercayaan investor dalam berbisnis dan berinvestasi di Indonesia. Dengan mendengarkan masalah langsung dari pelaku usaha, regulasi akan diperbaiki menyesuaikan tantangan yang dihadapi. Pihak pemerintah menegaskan bahwa respons cepat terhadap isu nyata akan mempercepat kemajuan iklim investasi.
Debottlenecking Satgas P2SP
Purbaya menjelaskan bahwa setiap pekan pihaknya menyelenggarakan sidang untuk menyelesaikan 1-2 kasus. Sidang tersebut fokus pada masalah yang menghambat perizinan dan kelancaran proses bisnis. Langkah ini diharapkan mempercepat penyelesaian hambatan bagi para pelaku usaha.
Sejak dibuka pada 16 Desember 2025, layanan Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah itu, 83 pengaduan telah dibahas secara terbuka dan 45 pengaduan telah diselesaikan. Angka-angka ini menunjukkan progres nyata dalam memperbaiki iklim investasi.
Para pengusaha telah merasakan mekanisme ini efektif dan efisien dalam memfasilitasi kekhawatiran mereka. Purbaya menekankan bahwa mekanisme ini akan terus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Dengan demikian, investor memiliki jalur cepat untuk mengatasi hambatan berbisnis di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Purbaya mengundang investor dunia untuk berinvestasi di Indonesia secara lebih percaya diri. Ia menjanjikan upaya menghilangkan semua hambatan yang dihadapi, meski memerlukan satu atau lebih proses. Duta besar dan pelaku usaha yang hadir diminta berkomunikasi jika menemukan masalah.
Seiring dengan perbaikan iklim investasi, pemerintah menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta sangat diperlukan. Belanja pemerintah hanya sekitar 10 persen dari perekonomian, sedangkan 90 persen sisanya disumbangkan oleh sektor swasta. Tanpa peran swasta yang signifikan, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen akan sangat sulit dicapai.
Menurut Purbaya, kunci peningkatan keterlibatan swasta adalah memiliki iklim bisnis yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, dan penegakan hukum yang konsisten. Jika semua elemen itu terpenuhi, keterlibatan sektor swasta akan meningkat secara berarti. Target pertumbuhan 8 persen pada 2029 menjadi lebih realistis melalui kerja sama tersebut.
Segmen penutupan menegaskan komitmen untuk menghapus hambatan sesegera mungkin. Purbaya menegaskan bahwa proses penyelesaian hambatan bisa memerlukan satu atau beberapa langkah. Tujuannya adalah memperlancar aliran investasi dengan kepastian regulasi.
Ajakan ditujukan kepada semua investor global untuk berinvestasi dengan percaya diri di Indonesia yang menjanjikan. Pihak berwenang berjanji akan menghapus hambatan tersebut secepat mungkin. Para duta besar dan pelaku usaha yang hadir diminta memberi tahu jika menemukan kendala.
Secara keseluruhan, fokus utama adalah meningkatkan iklim investasi dan partisipasi swasta guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan ikhtiar itu, target pertumbuhan 8 persen pada 2029 menjadi lebih realistis. Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga peluang investasi yang lebih cerah bagi investor internasional maupun domestik.
