Pemerintah resmi membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola ekspor sumber daya alam strategis, termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy. Entitas baru ini telah berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak Senin, 25 Mei 2026, dan diarahkan menjadi operator bisnis yang mencari keuntungan. Pembentukan DSI menjadi langkah baru pemerintah dalam menata perdagangan komoditas sekaligus memperkuat penerimaan negara. Kehadiran perusahaan ini juga diharapkan mampu menekan praktik manipulasi harga dalam ekspor SDA.
Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menyebut pembentukan DSI dilandasi kekhawatiran atas praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini kerap terjadi di sektor komoditas. Menurut dia, pola tersebut berpotensi mengalihkan nilai ekonomi dari Indonesia dan merugikan negara. Karena itu, DSI diposisikan bukan sekadar lembaga administratif, melainkan perusahaan yang memiliki orientasi profit dan tata kelola bisnis yang lebih kuat. Pandu menyampaikan hal itu dalam Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Alasan dibentuknya DSI
Pandu menjelaskan, ide pembentukan DSI berangkat dari pengalaman panjang di industri batu bara dan perdagangan komoditas. Ia menilai, masih ada pelaku usaha yang menggunakan cara-cara tidak patuh dalam pelaporan nilai ekspor. Praktik seperti itu, kata dia, sudah lama menjadi perhatian pelaku industri dan pemerintah. DSI dibentuk untuk memperkecil ruang penyimpangan tersebut.
Menurut Pandu, pengalaman sebagai mantan ketua asosiasi pengusaha batu bara membuatnya memahami berbagai modus manipulasi harga. Ia mengakui ada pelaku usaha yang patuh, tetapi ada pula yang sengaja bermain di area abu-abu. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah memerlukan entitas khusus yang lebih fokus dan terukur. Dengan struktur baru, pengawasan ekspor diharapkan menjadi lebih efektif.
Pandangan itu juga sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk menjaga nilai tambah sumber daya alam tetap berada di dalam negeri. Ekspor komoditas strategis selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati. DSI diharapkan mampu menjadi instrumen bisnis yang lebih disiplin dan transparan. Dengan begitu, negara tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga penjaga kepentingan ekonomi jangka panjang.
Orientasi bisnis dan profit
Pandau menyebut sempat ada dua opsi dalam pembentukan DSI, yakni menjadi badan pemerintah biasa atau menjadi operator bisnis. Setelah melalui pembahasan, pemerintah memilih opsi kedua agar DSI dapat bergerak lebih lincah dalam perdagangan komoditas. Posisi itu membuat DSI sejajar dengan Danantara Investment Management (DIM). Keduanya sama-sama berada dalam kerangka pengelolaan aset dan investasi yang berorientasi hasil.
Menurut Pandu, orientasi profit bukan berarti mengabaikan mandat negara. Dalam pandangannya, Danantara adalah sovereign wealth fund yang berfungsi sebagai tabungan bagi generasi berikutnya. Karena itu, pola pikir bisnis tetap diperlukan agar setiap unit mampu memberikan nilai tambah. DSI pun didesain sebagai perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan sekaligus mendukung kepentingan strategis nasional.
Kepemilikan DSI terdiri atas 99 persen milik BPI Danantara dan 1 persen milik BP BUMN. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini tetap berada dalam kendali negara, tetapi diberi ruang untuk bekerja dengan pendekatan korporasi. Pandu menegaskan bahwa DSI pada tahap awal akan berperan sebagai agen bisnis. Ke depan, ruang pengembangan tetap terbuka sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia.
Struktur awal DSI
Di tengah status barunya sebagai BUMN, DSI ternyata masih memiliki satu pegawai. Sosok tersebut adalah Luke Thomas Mahony yang saat ini menjabat Direktur Utama. Pandu menyebut, kondisi itu wajar karena perusahaan masih berada pada fase pembentukan. Prosesnya dinilai serupa dengan tahap awal pendirian Danantara.
Ia menjelaskan, DSI baru dibentuk pada Senin pekan lalu dan baru resmi menjadi persero BUMN pada Senin, 25 Mei 2026. Menurut dia, pembangunan organisasi dilakukan secara bertahap agar pondasi perusahaan kuat sejak awal. Pengisian posisi manajerial juga disiapkan secara hati-hati. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap fungsi kerja berjalan sesuai kebutuhan bisnis.
Pandu bahkan menyebut Luke sebagai satu-satunya pegawai yang ada saat ini. Ia mengatakan keberadaan direktur utama asing itu menjadi bagian dari strategi awal membangun perusahaan yang berorientasi global. Saat ini, tim internal DSI masih sangat ramping. Namun, formasi itu dipandang sebagai titik awal sebelum ekspansi organisasi yang lebih besar.
Rekrutmen global dan bertahap
Pandu menyampaikan bahwa DSI akan membangun tim secara bertahap, seperti pola yang pernah dilakukan Danantara. Ia mencontohkan, Danantara berawal dari tiga orang pegawai pada Februari tahun lalu, lalu bertambah menjadi sekitar 30 orang pada akhir Maret dan April. Dalam waktu sekitar satu tahun, jumlahnya berkembang menjadi sekitar 450 pegawai. Pola serupa akan diterapkan agar pertumbuhan DSI lebih terukur dan efektif.
Rekrutmen pegawai DSI tidak hanya akan menyasar talenta dari Indonesia, tetapi juga tenaga ahli global. Menurut Pandu, perdagangan komoditas dan pembiayaan perdagangan internasional membutuhkan keahlian spesifik yang tidak banyak tersedia di dalam negeri. Ia bahkan menyinggung jumlah trader batu bara dunia yang relatif terbatas. Karena itu, pencarian SDM harus dilakukan secara selektif dan lintas negara.
Meski begitu, DSI tetap membuka peluang bagi SDM dari BUMN yang sudah ada untuk bergabung. Pandu menegaskan, proses rekrutmen akan berjalan profesional dan hanya memprioritaskan kandidat berkualitas. Di bidang trade financing, ia menilai jumlah talenta yang benar-benar ahli masih terbatas, terutama di Indonesia. DSI pun diharapkan menjadi tempat transfer pengetahuan sekaligus penguatan kapasitas nasional di perdagangan komoditas.
