Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan di tingkat global karena dinilai mampu mengubah cara perangkat terhubung ke jaringan satelit. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) melihat perkembangan ini sebagai peluang besar bagi industri nasional, meski implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi, spektrum frekuensi, dan kedaulatan data.
Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menjelaskan bahwa D2D memiliki dua model utama, yakni koneksi langsung ke ponsel atau direct-to-cell, serta koneksi langsung dari sensor atau direct IoT. Ia menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Selasa (5/5/2026), saat menyoroti arah baru industri satelit yang kian strategis di tengah persaingan global.
D2D dan peluang satelit
Rusdianto menilai D2D berpotensi besar karena memungkinkan ponsel tersambung langsung ke satelit tanpa perlu infrastruktur tambahan seperti BTS. Teknologi ini juga membuka jalan bagi perangkat sensor di sektor maritim, industri, hingga pemantauan lapangan untuk mengirim data secara real-time. Dalam skema tersebut, sensor tidak lagi harus melalui pengumpul data sebelum diteruskan ke satelit. Model ini dinilai dapat mempercepat aliran informasi dan meningkatkan efisiensi operasi di berbagai sektor.
Menurut ASSI, kebutuhan layanan berbasis Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga semakin meningkat di tengah dinamika geopolitik dunia. Sejumlah negara kini berlomba membangun sistem navigasi sendiri sebagai alternatif dari GPS. Persaingan itu membuat teknologi satelit tidak lagi sekadar alat komunikasi, melainkan juga bagian dari kedaulatan strategis. Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk membaca peluang lebih awal agar tidak tertinggal.
Di sisi lain, penggunaan D2D dipandang dapat memperluas jangkauan layanan digital ke wilayah yang belum terlayani jaringan terestrial. Bagi Indonesia yang memiliki karakter geografis kepulauan, pendekatan ini dinilai relevan untuk memperkuat konektivitas. Namun, manfaat tersebut tetap harus diimbangi dengan kesiapan tata kelola yang memadai. Tanpa itu, potensi besar D2D bisa berjalan lebih lambat dari negara lain.
Regulasi masih dalam kajian
Meski potensinya besar, penerapan D2D di Indonesia belum bisa dilakukan secara penuh karena regulasi masih dalam tahap kajian. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sedang menelaah model operasional, kebutuhan lisensi, dan penggunaan spektrum frekuensi. Proses ini menjadi penting karena layanan D2D berkaitan langsung dengan infrastruktur komunikasi nasional. Setiap keputusan perlu mempertimbangkan aspek teknis, hukum, dan keamanan data.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS, tetapi kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas. Di tingkat global, International Telecommunication Union atau ITU juga sedang membahas penambahan alokasi frekuensi untuk teknologi tersebut. Menurut perkiraan, keputusan baru akan terlihat pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, industri masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sembari menunggu kepastian global.
ASSI menilai kejelasan regulasi akan menjadi faktor penentu agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi layanan asing. Jika aturan belum disiapkan sejak dini, ekosistem lokal berisiko tertinggal dalam fase awal adopsi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, operator, dan pelaku industri menjadi sangat penting. Langkah tersebut diperlukan agar penerapan D2D dapat berjalan selaras dengan kepentingan nasional.
Model jaringan satelit
Dalam pengembangannya, D2D dikenal memiliki dua pendekatan teknologi, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, lalu satelit bertindak sebagai penghubung tambahan. Sementara itu, model regeneratif membuat satelit bekerja layaknya operator seluler dengan jaringan inti sendiri. Perbedaan ini akan menentukan skema bisnis, biaya investasi, dan kebutuhan infrastruktur.
Rusdianto menyebut Indonesia masih mengkaji apakah layanan D2D nantinya akan dioperasikan oleh operator seluler atau langsung oleh satelit. Meski begitu, ia menilai model transparan lebih mungkin diterapkan pada tahap awal. Dalam skema ini, satelit akan berfungsi sebagai perpanjangan dari BTS yang sudah ada. Pendekatan tersebut dianggap lebih realistis untuk menyesuaikan kondisi pasar domestik.
ASSI menekankan bahwa pilihan model harus disesuaikan dengan kesiapan industri nasional dan tujuan jangka panjang negara. Jika Indonesia ingin mempercepat adopsi, model yang lebih sederhana dapat menjadi pintu masuk. Namun, untuk jangka panjang, penguasaan teknologi inti tetap dibutuhkan agar industri tidak bergantung penuh pada pihak luar. Karena itu, arah pengembangan perlu ditetapkan secara bertahap dan terukur.
Kedaulatan data jadi sorotan
Selain soal teknologi, ASSI menyoroti pentingnya kedaulatan dalam implementasi D2D di Indonesia. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikelola oleh entitas dalam negeri agar kendali strategis tetap berada di tangan nasional. Namun, ASSI mengakui hal tersebut membutuhkan waktu, sumber daya, dan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pendekatan bertahap dinilai lebih rasional untuk saat ini.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia meski infrastruktur satelit melibatkan pihak asing. Menurut Rusdianto, data konsumen harus tetap berada dalam wilayah yurisdiksi nasional untuk menjaga keamanan dan kedaulatan digital. Ia menegaskan bahwa aspek data tidak boleh diabaikan hanya karena mengejar kecepatan adopsi. Prinsip perlindungan data dinilai harus menjadi fondasi utama dalam ekosistem D2D.
Isu tersebut menjadi semakin penting karena layanan berbasis satelit kerap melibatkan lintas batas wilayah dan operator internasional. Tanpa aturan yang jelas, potensi kebocoran data dan ketergantungan teknologi bisa meningkat. ASSI menilai pemerintah perlu menyiapkan kerangka yang memastikan manfaat ekonomi tetap masuk ke Indonesia. Dengan begitu, teknologi baru ini dapat memberi nilai tambah tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Persaingan satelit global
Perkembangan D2D juga berlangsung di tengah persaingan global yang semakin ketat di sektor satelit. Selain Starlink, sejumlah pemain lain seperti Amazon dan perusahaan asal China juga tengah membangun konstelasi satelit low earth orbit atau LEO dalam jumlah besar. Kompetisi ini membuat pasar satelit bergerak cepat dan penuh inovasi. Negara yang lambat beradaptasi berisiko hanya menjadi pengguna, bukan pemain utama.
ASSI menilai situasi tersebut harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat kesiapan industri satelit nasional. Pemerintah didorong lebih sigap membaca tren teknologi, termasuk direct to device, agar kebijakan tidak tertinggal dari perkembangan pasar. Kesiapan ini tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga penguatan sumber daya manusia dan investasi. Dengan begitu, Indonesia dapat mengambil posisi yang lebih strategis di ekosistem satelit global.
Ke depan, masa depan industri satelit nasional akan sangat ditentukan oleh kecepatan adaptasi terhadap teknologi baru. D2D bisa menjadi pintu masuk untuk memperluas layanan digital, memperkuat konektivitas, dan menjaga kedaulatan data sekaligus. Namun, manfaat itu hanya bisa diwujudkan jika pemerintah dan industri bergerak dalam arah yang sama. Dalam persaingan global yang semakin tajam, ketepatan langkah menjadi faktor penentu.
