Teknologi direct-to-device (D2D) mulai menjadi sorotan global karena dinilai mampu menghubungkan perangkat langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski tantangan regulasi dan kedaulatan data masih membayangi.
Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menjelaskan, D2D terbagi dalam dua model utama, yakni direct-to-cell untuk ponsel dan direct IoT untuk perangkat sensor. Menurut dia, Indonesia perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam persaingan teknologi satelit yang kian ketat.
D2D dan peluang satelit
Rusdianto menjelaskan bahwa teknologi direct-to-device memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu menunggu pembangunan BTS. Skema ini juga memberi ruang bagi perangkat sensor di berbagai sektor untuk mengirim data secara real time. Dalam pandangannya, kebutuhan tersebut sangat relevan bagi negara kepulauan seperti Indonesia.
Pada model direct IoT, sensor tidak lagi harus melewati pengumpul data sebelum dikirim ke satelit. Data dapat mengalir langsung dari perangkat ke orbit, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Kondisi ini dinilai penting bagi sektor maritim, industri, dan pemantauan wilayah terpencil.
ASSI melihat peluang tersebut sebagai pintu masuk bagi industri satelit nasional untuk memperluas layanan. Teknologi D2D diperkirakan akan mendorong lahirnya ekosistem baru yang melibatkan operator, penyedia perangkat, dan pengelola data. Jika dimanfaatkan dengan baik, Indonesia dapat ikut mengambil bagian dalam rantai nilai global.
Meski demikian, peluang tersebut hanya akan optimal jika didukung kesiapan regulasi dan investasi. Tanpa kerangka yang jelas, pengembangan D2D berisiko berjalan lambat dan tidak terarah. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam tahap awal implementasi.
Spektrum dan aturan masih dikaji
Di Indonesia, penerapan D2D masih menunggu kejelasan dari pemerintah, terutama melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Komdigi saat ini sedang mengkaji model operasional serta penggunaan spektrum frekuensi yang sesuai. Kajian ini menjadi penentu arah pengembangan layanan di tanah air.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk mendukung layanan skala besar. Kondisi itu membuat pengaturan frekuensi menjadi salah satu isu paling krusial.
Di tingkat global, International Telecommunication Union atau ITU juga tengah membahas penambahan alokasi frekuensi. Pembahasan tersebut diperkirakan baru menghasilkan kepastian pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, industri masih perlu menunggu sebelum implementasi penuh bisa berlangsung luas.
Rusdianto menilai Indonesia harus aktif mengikuti perkembangan tersebut agar tidak kehilangan momentum. Negara yang lebih cepat mengamankan spektrum akan memiliki keunggulan dalam pengembangan layanan satelit. Karena itu, posisi Indonesia dalam forum internasional menjadi sangat penting.
Model transparan dan regeneratif
Dalam teknis operasional, D2D mengenal dua pendekatan utama, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada untuk menghubungkan layanan satelit. Sementara itu, model regeneratif membuat satelit berfungsi seperti operator seluler dengan jaringan inti sendiri.
Menurut Rusdianto, Indonesia masih mengkaji pendekatan mana yang paling sesuai untuk diterapkan. Opsi yang berkembang saat ini mengarah pada model transparan karena dianggap lebih realistis untuk tahap awal. Dalam skema itu, satelit akan menjadi perpanjangan dari BTS yang sudah ada.
Model tersebut dinilai lebih mudah diintegrasikan dengan infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia. Selain itu, biaya implementasinya relatif lebih terkendali dibanding membangun ekosistem baru dari nol. Namun, pemilihan model tetap harus mempertimbangkan kebutuhan nasional dan kapasitas industri dalam negeri.
ASSI menilai keputusan teknis ini tidak boleh dilepaskan dari arah kebijakan jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan model yang dipilih dapat mendukung pemerataan akses sekaligus efisiensi layanan. Dengan begitu, teknologi baru tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga memberi manfaat nyata.
Kedaulatan data menjadi kunci
Di tengah peluang yang besar, ASSI menekankan bahwa kedaulatan data harus menjadi perhatian utama. Rusdianto menyebut, idealnya seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri. Namun, ia mengakui hal tersebut memerlukan waktu, biaya besar, dan kesiapan teknologi.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia. Menurut dia, hal itu penting karena data konsumen berkaitan langsung dengan privasi dan keamanan nasional. Dengan tetap berada di dalam negeri, pengawasan terhadap data akan lebih mudah dilakukan.
Ia menambahkan, kehadiran pihak asing dalam pembangunan infrastruktur tidak boleh membuat kendali data lepas dari Indonesia. Prinsip tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan digital. Karena itu, regulasi perlu memberi batas yang tegas mengenai pengelolaan dan penyimpanan data.
Isu kedaulatan data juga menjadi semakin relevan ketika teknologi satelit terhubung dengan berbagai sektor strategis. Dari transportasi laut hingga industri, data yang dikirim melalui D2D dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus keamanan. Dengan demikian, pengaturan sejak awal menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Persaingan global semakin ketat
Perkembangan D2D juga terjadi di tengah persaingan global yang semakin intens. Selain Starlink, sejumlah pemain besar seperti Amazon dan perusahaan asal China juga mengembangkan konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Persaingan ini menunjukkan bahwa pasar satelit masa depan akan sangat dinamis.
Dalam situasi tersebut, negara yang lambat beradaptasi berisiko menjadi hanya pengguna teknologi. Sebaliknya, negara yang mampu membangun kebijakan tepat dapat memperoleh posisi strategis dalam ekosistem satelit global. Indonesia dinilai perlu memilih langkah yang cepat namun tetap terukur.
ASSI menilai pemerintah harus sigap menangkap perubahan agar industri nasional tidak tertinggal. Teknologi direct to device bukan lagi wacana jangka panjang, melainkan arah perkembangan yang sudah mulai terbentuk. Karena itu, kesiapan regulasi, spektrum, dan ekosistem usaha perlu dipercepat.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia berpeluang memanfaatkan D2D untuk memperluas konektivitas dan memperkuat kedaulatan digital. Tantangannya memang besar, tetapi peluangnya juga sepadan. Masa depan industri satelit nasional akan sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil sejak sekarang.
